Moratorium ini bertujuan menghindari pemborosan anggaran negara, memperkuat daerah otonom yang sudah ada, serta menunggu regulasi baru dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Namun demikian, wacana pembukaan kembali moratorium pemekaran daerah mulai mencuat di tingkat nasional, seiring kebutuhan percepatan pembangunan dan penguatan desentralisasi fiskal.
Berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil, terus menyuarakan dukungan.
Mereka menilai pemekaran sebagai solusi atas ketimpangan pembangunan, tingginya angka pengangguran, serta belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan.
Jika direncanakan secara matang dan dikelola dengan baik, pembentukan tiga daerah otonomi baru di Musi Banyuasin diyakini mampu menjadi contoh nasional dalam membangun daerah berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat.