Warga yang masih menggunakan KTP lama atau belum melakukan perekaman e-KTP berpotensi tidak terdeteksi dalam sistem.
Solusinya cukup datang ke kantor kecamatan atau Dukcapil untuk segera melakukan perekaman e-KTP.
4. NIK Belum Online di Dukcapil
Masalah ini biasanya dialami warga yang belum memperbarui Kartu Keluarga (KK) ke versi terbaru sejak 2017.
Akibatnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum terbaca sistem nasional.
Solusinya adalah memperbarui KK dan KTP seluruh anggota keluarga di Dukcapil agar data kembali sinkron.
5. Perbedaan Data Bansos dengan Data Dukcapil
Perbedaan penulisan nama, NIK, alamat, atau tempat tanggal lahir antara data bansos dan Dukcapil dapat menyebabkan bantuan tidak cair.
Saat ini, perbedaan sekecil apa pun tidak lagi ditoleransi.
Perbaikan data harus dilakukan melalui operator DTKS di desa atau kelurahan agar sesuai dengan data Dukcapil.
6. Data di e-KTP Tidak Sama dengan Kartu Keluarga
Ketidaksamaan data antara e-KTP dan KK juga menjadi penyebab umum BPNT dan PKH tidak cair.
Solusinya, pemilik data harus datang ke Dukcapil untuk menyamakan data kependudukan.
Setelah data valid, barulah proses pengajuan ulang bansos dapat dilakukan jika diperlukan.
7. Terindikasi Menerima Bantuan Ganda
Kebijakan bansos menetapkan prinsip satu keluarga satu penerima untuk jenis bantuan tertentu.
Jika dalam satu KK terdeteksi dua penerima BPNT atau PKH, maka sistem akan otomatis memblokir salah satunya, bahkan bisa keduanya.
Penyesuaian data perlu dilakukan melalui desa atau kelurahan.
8. Dianggap Sudah Mampu
Bansos hanya diperuntukkan bagi fakir miskin dan warga rentan.
Jika hasil verifikasi lapangan menunjukkan penerima sudah tergolong mampu, memiliki aset tertentu, atau penghasilan memadai, maka bantuan akan dihentikan.