“Dari sisi kelembagaan, kita sudah siap. Kita telah memiliki Assessment Center sendiri. Untuk peningkatan kompetensi, Pemprov Sumsel juga menjalankan program pengembangan kompetensi melalui BKPSDM Provinsi Sumsel,” jelasnya.
BACA JUGA:Sekda Edward Candra Tegaskan Sistem Merit Sumsel Fokus pada Dampak Pelayanan Publik.
Ia menegaskan, Pemprov Sumsel berperan aktif sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Selain fokus pada penguatan internal, Pemprov Sumsel juga siap melakukan pembinaan intensif kepada pemerintah kabupaten/kota agar implementasi sistem merit berjalan merata.
“Pemprov Sumsel sangat siap melaksanakan sistem merit ini secara penuh.
Kami juga berkomitmen melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota agar implementasinya merata dan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dalam arahannya menekankan bahwa regulasi terbaru tersebut merupakan peta jalan transformatif untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah, kompetitif, dan berintegritas di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Kami berharap kegiatan ini memberikan arah yang jelas bagi penguatan manajemen ASN berbasis merit, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun fondasi pelayanan publik yang kokoh,” ujar Purwadi.
Ia juga mengingatkan peran strategis kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam memastikan keberhasilan sistem merit di daerah.
Sistem merit, tegasnya, tidak boleh lagi dipandang sebagai beban administratif semata, melainkan harus diinternalisasi sebagai budaya kerja.
“Pengelolaan ASN di daerah wajib berbasis pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta integritas moral.
Dengan sistem yang terdigitalisasi, diharapkan kinerja organisasi meningkat secara nyata dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat,” pungkasnya.