Hak atas kesehatan perlu menjadi bagian yang nyata dalam setiap upaya penanganan karhutla. Hak tersebut bukan berarti setiap orang dapat terbebas dari semua risiko, melainkan bahwa perlindungan dan pelayanan yang layak harus diupayakan, terutama bagi mereka yang paling rentan.
Pemerintah perlu memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan. Fasilitas kesehatan perlu dipersiapkan sesuai kebutuhan.
Sementara itu, kebijakan pembiayaan harus mendukung langkah pencegahan, bukan hanya menanggung kebutuhan setelah dampak terjadi.
Semua upaya tersebut membutuhkan konsistensi. Sebab, melindungi kesehatan masyarakat bukan pekerjaan yang selesai ketika kabut asap menghilang.
Kesiapsiagaan harus terus diperbaiki agar masyarakat lebih terlindungi ketika risiko yang sama muncul kembali.
Api perlu dipadamkan, lahan perlu dilindungi, dan kesehatan warga harus dijaga. Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya ketika api berhenti menyala, melainkan juga ketika masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan mendapatkan perlindungan yang layak dari dampak asap.**