Penanganan perkara juga diharapkan tidak berhenti pada pengungkapan orang-orang yang diduga melakukan kekerasan secara langsung.
Seluruh rangkaian kejadian, termasuk kemungkinan adanya pihak yang menginisiasi atau mengoordinasikan pergerakan massa, perlu diperiksa apabila ditemukan bukti yang relevan.
Ardhy menegaskan bahwa semua pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing.
“Kami mendesak agar semua fakta dibuka secara terang. Siapa yang melakukan kekerasan harus diungkap, bagaimana rangkaian kejadian sebelum bentrokan juga harus dijelaskan, termasuk siapa pun yang terbukti menginisiasi atau mengoordinasikan pergerakan massa. Jangan sampai penanganan perkara hanya menyentuh pelaku di lapangan, sementara kemungkinan adanya pihak lain tidak ditelusuri,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengungkapan dugaan aktor intelektual harus dilakukan berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Koalisi menilai, keterbukaan dalam proses penegakan hukum penting untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Rekaman Video Sebelum Bentrokan Diminta Diperiksa
Selain menuntut pengusutan dugaan kekerasan terhadap jurnalis dan mahasiswa, Koalisi Pers Sumsel turut menyoroti rekaman video yang memperlihatkan sekelompok orang berpakaian hitam bergerak beriringan dengan aparat kepolisian.
Dalam rekaman yang menjadi perhatian koalisi tersebut, kelompok itu terlihat bergerak dari arah gerbang Mapolda Sumsel menuju simpang empat lampu lalu lintas, sesaat sebelum bentrokan terjadi.
Koalisi Pers Sumsel meminta rekaman tersebut diperiksa secara objektif untuk memastikan konteks pergerakan kelompok itu, tujuan kehadirannya, serta langkah pengamanan yang dilakukan aparat sebelum bentrokan pecah.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menyusun gambaran kejadian secara utuh, termasuk mengidentifikasi urutan peristiwa dan kemungkinan faktor yang memicu terjadinya bentrokan.
Meski demikian, keberadaan kelompok dalam rekaman video tersebut tidak serta-merta membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak kekerasan.
Kesimpulan mengenai peran masing-masing pihak harus didasarkan pada pemeriksaan bukti, keterangan saksi, dan hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
Koalisi berharap seluruh materi yang berkaitan dengan kejadian itu dapat ditelusuri secara profesional sehingga tidak ada fakta penting yang terlewat dalam proses pengungkapan perkara.
Bagi insan pers, kejelasan mengenai rangkaian kejadian tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan secara adil dan tidak hanya berfokus pada satu aspek peristiwa.
Koalisi Pers Sumsel Minta Penegakan Hukum Transparan
Dalam aspek penegakan hukum, Koalisi Pers Sumsel meminta aparat memproses pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan pidana yang relevan.
Koalisi juga meminta agar penanganan perkara mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan memperhatikan fakta, konteks kejadian, serta unsur pelanggaran yang dapat dibuktikan.