Setelah Sempat Kritik DPRD, Warga Dusun Prabumulih Suharta Ucim Nyatakan Permohonan Maaf di Hadapan Dewan

Untuk diketahui, dalam rapat tersebut juga dijelaskan bahwa pembebasan lahan di kawasan Dusun Prabumulih untuk pelebaran Jalan Jenderal Sudirman belum dapat direalisasikan pada tahun 2025 karena belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ketua DPRD menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus terlebih dahulu masuk dalam RKPD agar dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Penyusunan APBD itu ada tahapannya. Kita lihat dulu apakah programnya sudah masuk di RKPD, karena yang masuk RKPD-lah yang bisa menjadi prioritas pembangunan,” jelas Deni.

Namun demikian, Deni memastikan DPRD akan memperjuangkan agar proyek pembebasan lahan tersebut dapat dimasukkan ke dalam skala prioritas pembangunan tahun 2026.

“Prioritas pembangunan itu ada tiga: kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Nah, pelebaran jalan termasuk infrastruktur, jadi yakinlah bahwa ini akan kita perjuangkan bersama untuk tahun depan,” ujarnya optimis.

Dalam rapat RDP, Wakil Ketua II DPRD Prabumulih, Ir Dipe Anom, juga memberikan tanggapan terkait dinamika yang terjadi antara warga dan DPRD.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Dusun Prabumulih.

“Kami memahami keresahan warga. Tapi masyarakat juga perlu memahami bahwa mekanisme anggaran itu tidak bisa langsung diputuskan tanpa dasar hukum dan perencanaan yang matang,” kata Dipe.

Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Prabumulih ini menjelaskan, tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintahan, di mana Penjabat Wali Kota Prabumulih H Elman ST MM masih menggunakan RKPD yang belum memuat program pembebasan lahan.

“Karena belum masuk di RKPD, otomatis belum bisa dianggarkan. Tapi kami berkomitmen untuk mendorong agar di tahun 2026 bisa masuk prioritas pembangunan,” jelasnya.

RDP yang berlangsung sekitar dua jam tersebut akhirnya ditutup dengan kesimpulan bahwa DPRD, pemerintah, dan masyarakat sepakat untuk terus berkoordinasi dalam proses pembebasan lahan di kawasan Dusun Prabumulih. 

Untuk diketahui, diberitakan sebelumnya belum lama ini Pemerintah Kota Prabumulih mengundang puluhan warga Dusun Prabumulih untuk membahas rencana pembebasan lahan tersebut.

Pertemuan yang digelar di guest house rumah dinas Walikota dan dihadiri langsung Walikota H. Arlan, sejumlah kepala OPD, asisten, staf ahli, serta pemilik lahan yang terdampak, dilaporkan tidak berjalan mulus.

Sejumlah pemilik lahan yang kecewa memilih melakukan walkout dari ruang pertemuan sebagai bentuk protes.

Di luar ruang pertemuan, Suharta Ucim menyampaikan kekecewaannya secara tegas dan menilai wakil rakyat tidak berpihak pada rakyat.

Sumber: