Sumsel Provinsi Pertama Dapatkan Tanda Waktu Nasional dari BSN

PALEMBANG, PALPOS.ID - Badan Standarisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, menyelenggarakan kegiatan peringatan Bulan Mutu Nasional dan Seminar Nasional Standarisasi Tahun 2022 di Ballroom Aryaduta Hotel Palembang, Rabu 26 Oktober 2022 pagi. 

Dalam kesempatan itu BSN tak hanya memberikan Penghargaan Tokoh Standarisasi kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Namun BSN juga menobatkan Sumsel sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mendapatkan Tanda Waktu Nasional (Mock up) dari BSN. 

Dalam kesempatan itu Kepala BSN Drs. Kukuh S. Achmad M.Sc mengatakan tujuan utama penyelenggaraan acara ini adalah untuk membangkitkan kesadaran dan semangat masyarakat Indonesia akan pentingnya mutu  nasional. 

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Raih Penghargaan Penyelenggara PTSP dan PPB Terbaik

"Jadi tujuannya adalah meningkatkan kesadaran kita semua dan masyarakat tentang pentingnya standarisasi nasional. Ada dua kata kuncinya yakni memberikan perlindungan pada masyarakat berupa aspek kesehatan, keselamatan dan lingkungan serta meningkatkan daya saing di pasar nasional dan global," jelasnya. 

Lebih jauh Kukuh mengatakan kegiatan Bulan Mutu Nasional yang diselenggaran setiap bulan Oktober-November ini juga merupakan amanat presiden saat pembukaan Konvensi Nasional tahun 1991 silam.

Dimana peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya standarisasi dan bagaimana standarisasi berperan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu bukan mutu nasional juga dapat dijadikan ajang diskusi bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing nasional melalui penerapan mutu yang konsisten. 

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Efektifkan Penggunaan DTU dan BTT untuk Kendalikan Inflasi

"Bulan Mutu Nasional 2022  kerjasama BSN dengan Pemprov Sumsel ini adalah sebagai wujud komitmen dan semangat bersama untuk mewujudkan Sumsel Maju untuk Semua," jelasnya. 

Perwujudan itu diberikan dalam dukungan SNI di Sumsel mulai tahun 2017 dengan menghadirkan kantor pelayanan teknis. 

"Hingga tahun 2022 ini setidaknya kantor itu telah melayani lebih dari 5000 stakeholder di kawasan Sumsel yang meliputi pelaku industri, organisasi swasta, pemerintahan, laboratorium, maupun  Perguruan Tinggi (PT) dan UKM terkait pengenalan standarisasi dan penilaian kesesuaian," jelasnya. 

Kehadiran kantor layanan tersebut lanjut Kukuh, berkat dukungan dan kolaborasi Sumsel sedikitnya telah membina 91 UMKM dan sebagian besarnya sudah mendapatkan sertifikat tanda SNI. 

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Gelar Operasi Pasar, Wagub Mawardi Tegaskan Komitmen Kendalikan Inflasi

Mengenai jam tanda waktu nasional yang diserahkan BSN kepada Gubernur tersebut menurutnya berguna untuk sinkronisasi secara nasional.

Berbasis jam atom yang dibangun atas kerjasama BSN dan BMKG diharapkan menjadi standar waktu untuk mensinkronkan kedaulatan digital di Indonesia yang dapat mendukung sosial dan pemerintahan. 

"Ini sebagai bentuk apresiasi pada Provinsi Sumsel yang telah mendukung sebagai penuh tuan rumah pelaksanaan bulan mutu nasional," jelasnya. 

Selain diikuti 300 peserta offline, pelaksanaan seminar ini juga dikuti 3.000 peserta secara virtual. 

BACA JUGA:Sekda Supriono Evaluasi Budaya Kerja ASN Dilingkup Pemprov Sumsel

Di akhir sambutannya Kukuh mengatakan, target bulan mutu nasinoal tahun ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat di era global. 

"Seperti arahan Pak Presiden kalau kita tidak bergerak cepat berkompetisi dengan dunia luar maka kita akan teringgal. Makanya secara gradual ini kita lakukan perlahan," jelasnya. 

Sementara itu Gubernur Sumsel H Herman Deru menegaskan untuk meningkatkan kesadaran mutu di kalangan masyarakat di Sumsel. 

Dalam kesempatan itu Gubernur Herman Deru juga menggagas gerakan jemput bola ke para pelaku usaha dan UMKM. Inisiasi Herman Deru itupun mendapat sambut baik langsung oleh Kepala BSN Drs Kukuh S Achmad. 

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Optimalisasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Gagasan Gubernur Herman Deru dinilai sangat baik, karena UMKM adalah penopang utama ekonomi. 

Menurut Herman Deru Ia ingin sosialisasi gencar  yang dilakukan ini dibarengi dengan, upaya jemput ke lapangan oleh petugas. Sehingga berbagai stakeholder yang ada di daerah sulit sinyal dapat mudah mendapatkan layanan. (*/rilis) 

Sumber: humas pemprov sumsel