Pergantian BBM Pertalite dengan CNG Dinilai Kebijakan Suka-Suka, Begini Kata Pengamat Ekonomi Yan Sulistyo!

PALEMBANG, PALPOS.ID - Tahun depan BBM Pertalite akan resmi digantikan dengan Bahan bakar CNG.

Dimana, bahan bakar CNG digadang harganya akan jauh lebih murah, dibandingan dengan BBM Pertalite dan yang lainnya.

Dengan harga Rp3.000 per liternya, pasti akan membuat masyarakat menjadi sangat terbantu. Apalagi bahan bakar CNG oktannya besar.

Akan tetapi, salah seorang Pengamat Ekonomi, Yan Sulistyo, angkat bicara terkait akan diberlakukan kebijakan tersebut mulai bulan depan atau 2023.

BACA JUGA:Horee, Pemerintah Kaji Harga 3 Jenis BBM Ini Turun

“Saya urutkan saja ya, dari dulu saat mengeluarkan pertalite dan menghapus premium, alasannya bahwa oktannya itu lebih tinggi. Kemudian itu untuk kinerja mesin lebih bagus dari premium.

Kemudian setelah itu dikeluarkan lagi pertamax ron 92 untuk menggantikan pertalite, dengan alasan yang sama juga seperti itu gituloh.

Dengan kebijakan itu semuanya adalah retorika dari Pemerintah. Jadi kebijakan-kebijakan ini tidak ada sinkronisasi keinginan dari Pemerintah itu sendiri,” ujar Yan, saat diwawancarai wartawan Palpos.id via telepon, Senin 26 Desember 2022.

Menurutnya, Pemerintah membuat kebijakan dengan sesuka hati saja, tanpa memikirkan bagaimana kedepannya.

BACA JUGA:6 Kapolres Baru di Polda Sumsel, Berikut Daftar Lengkapnya

“Pertama, menggunakan sepeda listrik, jadi pikir Pemerintah ini tidak ada  sama sekali dalam hal energi.

Berubah-berubah terus, suka-suka mereka untuk menggantikan jenis BBM dengan jenis apapun,” terangnya.

Dengan kebijakan baru yang akan dilaksanakan di bulan depan, dan pertalite akan dihapuskan.

‘’Sederhana saja harusnya kita berpikir masih banyak kendaraan-kendaraan  di Indoensia ini yang dikategorikan sepuluh tahun ke bawah.

Masih banyak mobil yang produksinya tahun 95, tahun 80-an, tahun 2000 awal. Tidak segampang itu menggantikan BBM jenis yang terbaru,” imbuhnya.

BACA JUGA:Bahan Bakar CNG Pengganti BBM Pertalite Selain Irit juga Ramah Lingkungan

Yan menganggap jika 10 tahun terakhir Pemerintah hanya mau didengar dan dituruti keinginnnya. Akan tetapi tidak mau mendengarkan masyarakat.

‘’Jadi opini saya mengatakan, jika kebijakan Pemerintah ini ya suka-suka mereka aja mau gimana.

Apapun keinginan dari masyarakat tidak pernah didengar oleh Pemerintah. Malah mereka inginnya mereka yang didengar dan melaksanakan apa maunya mereka, hanya sebatas itu,” katanya.

Lebih lanjut kata Yan, jika Indonesia tidak seperti negara maju lainnya yang sudah ada kebijakan terkait masalah kendaraan.

BACA JUGA:Ayo Tinggalkan BBM Pertalite dan Beralih ke CNG Sepeda Motor Bisa Irit Rp6.9 Juta Pertahun

“Kalau menurut saya kebijakan ini tidak efektif, kita bukan seperti negara-negara lain. Di mana ada kendaraan di jalan raya, ada batasan untuk membeli kendaraan.

Ini tidak seperti itu, bisa seperti membeli kacang goreng. Kita bukan seperti negara maju yang berpikir seperti itu,” lanjutnya.

“Kita ini masih berpikir segala urusan yang dilakukan Pemerintah itu semata-mata hanya bisnis tok.

Tidak pernah memikirkan masalah lingkungan hidup, energi yang dihasilkan oleh jenis apapun yang dilakukan Pemerintah gitu loh.

BACA JUGA:5 Jenis BBM Bensin Pertamina, Pilih yang Cocok Dengan Kendaraan Anda

Ini semua hanya kepentingan berdagang dan kepentingan-kepentingan korporasi-korporasi yang ada di Kementrian, hanya sebatas itu,” kata Yan.

Selain itu, dirinya menuturkan, jika masyarakat dipaksa menggunakan CNG bisa saja nanti kedepannya harga CNG akan mengalami kenaikan karena permintaan yang tinggi.

“Kalau nanti kita semua dipaksakan untuk memakai CNG, sedangkan pertalite dan premium tidak lagi didistribusikan oleh Pertamina.

Artinya semuanya menjadi langkah dan di pasaran itu hanya ada CNG dengan pertamax saja. Mau tidak mau kan jadinya masyarakat kita berganti ke CNG.

BACA JUGA:Tahun 2023, Aturan Baru BBM Subsidi Diterapkan. Ini Cara Untuk Beli Solar dan Pertalite !

Kalau CNG permintaannya semakin banyak, masyarakat semua beralih ke CNG. Otomatis harganya akan naik, karena permintaan yang tinggi,” tuturnya.

Yan menyebutkan, jika kendaraan listrik lebih efektif. Akan tetapi masalahnya di besaran Watt yang harus digunakan masyarakat, agar mampu menggunakan kendaraan listrik.

“Belum tentu seluruh kendaraan yang ada di Indonesia ini cocok menggunakan CNG. Kalau menurut saya kendaraan listrik yang lebih tepat.

Tapi permasalahannya kendaraan listrik itu mahal, harusnya fokusnya ke sana Pemerintah. Ini kenapa harganya mahal,” ucapnya.

BACA JUGA:Gudang BBM Ilegal di Muaraenim Terbakar, 3 Pekerja Terpanggang, Dua Mobil Ludes

Jadi, sambung Yan, misalkan nanti masyarakat benar-benar menggunakan kendaraan listrik, subsidi kita di APBN tidak terlalu membengkak karena semua masyarakat menggunakan listrik.

“Kalau listrik ini masih banyak masalah, pertama masalah harga, kedua  masalah produksi, yang ketiga adalah tarif listrik.

Masyarakat belum menggunakan kendaraan listrik tapi PLN sudah menaikan  ke 3.200 Watt. Orang-orang mau membeli, jadi harus KPA nya yang 3.200 watt.

Jadi ga akan cocok yang listriknya cuma 1.200 watt dan sebagainya, ga akan ketarik, harus 3500 watt.

BACA JUGA:Pos Indonesia Ungkap Perpanjangan Pencairan Bansos BLT BBM, Alasannya...

Intinya ga ada yang konsisten Pemerintah ini, semuanya kacau, mereka penuh dengan akal licik,” sambungnya.

Untuk antisipasi jika nantinya antrean BBM jenis CNG tersebut belum bisa dipastikan mau seperti apa. Karena hal tersebut tidak akan mudah.

“Ga segampang itu juga, SPBU nya gimana? cukup atau tidak, berapa nanti SPBUnya akan dibangun?.

BACA JUGA:Bansos BLT BBM Bakal Cair Januari 2023, Begini Cara Pengajuannya...

Kalaupun sudah ada SPBU berarti harus ganti mesin semua. Jadi intinya rencana ini tidak akan mulus alias tidak efektif,” pungkasnya. (*)

Sumber: