Pemerintah Diminta Pakai Akal Sehat dan Nurani Soal Subsidi Mobil Listrik

BACA JUGA:Hadeuh! Harga Saham Melemah BSI Trending Topik di Twitter, Siapa yang Dirugikan?

Apalagi lanjutnya, dari penjelasan mereka, saat ini penjualan mobil listrik sudah sangat banyak dan sampe inden ber bulan-bulan. 

Oleh sebab itu, harusnya pemerintah tidak perlu turun tangan dengan memberikan subsidi listrik.

Tetapi pemerintah wajib turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta mendukung sektor pertanian, perikanan dan UNKM.

"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," kata Gobel.

BACA JUGA:BSI: Data dan Dana Aman, Nasabah Dapat Bertransaksi dengan Aman

Anggota DPR RI dari partai Nasdem ini mengaku sangat prihatin, karena pemerintah sibuk mencari jalan untuk memberikan subsidi kendaraan listrik, sementara anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus dalam lima tahun belakangan.

Menurut data yang ia pegang, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, pada 2020 Rp 31 triliun, pada 2021 Rp29,1 triliun, pada 2022 Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 Rp24 triliun. 

Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

Gobel mengaku prihatin karena perani kerap ngeluh kalau mereka benar benar berjuang sendiri.

BACA JUGA:Vivo V27 5G HP Android 3 Kamera Beresolusi Tinggi yang Cocok untuk Berselfie

Karena setiap musim tanam  petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. 

Sementara saat panen, perani juga harus berjuang sendiri karena harga gabah yang jatuh, dan hasil produksinya pun tak diserap Bulog dengan alasan kualitas gabahnya medium, sehingga tak sesuai kriteria BUMN pangan tersebut.

Maka dari itu, Gobel mengatakan DPR akan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk membahas anggaran subsidi kendaraan listrik.

"Sebagai pimpinan DPR, saya prihatin sekali dengan subsidi mobil listrik ini. DPR, melalui Komisi XI, akan mendorong untuk mengundang Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk membahas anggaran ini. Mana yang mau kita prioritaskan dan mendesak," kata Gobel.**

Sumber: