Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 6 Fakta Menarik Benteng Keraton Buton di Kota Baubau

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ini Batas Wilayah Kota Baubau Ibukota Provinsi Kepulauan Buton

Jadi, Benteng Keraton Buton adalah salah satu warisan bersejarah yang penting di Indonesia dan kaya akan budaya dan sejarah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Masih terkait pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, ternyata ini alasan pergantian nama Provinsi Buton Raya jadi Provinsi Kepulauan Buton.

Ternyata alasannya karena menyangkut tantangan provinsi baru itu kedepannya. Dimana, Kepulauan Buton merupakan wilayah maritim, dan pembangunan kedepan berporos daerah kepulauan.

‘’Sehingga awalnya usulan pembentukan Provinsi Buton Raya. Sehingga akhirnya diubah menjadi usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton atau Kepton,” tegas Ketua Presidium KNP3-Kepton Drs Alimudin Msi, beberapa waktu yang lalu.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Bentuk Provinsi Kepulauan Buton Dapat Restu DPR RI

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Baubau Akhirnya Calon Ibukota Provinsi Kepulauan Buton

Akan tetapi, meskipun usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sudah lama diperjuangkan, namun masih terganjal moratirium DOB yang belum dicabut Pemerintah Pusat.

Ada lagi pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara usul provinsi baru 1 kota dan 5 kabupaten gabung Provinsi Kepulauan Buton.

Menariknya, sebenarnya usulan provinsi DOB itu sudah sejak lama digaungkan. Bahkan, sebelumnya bernama Provinsi Buton Raya, sebelum diganti usulan Provinsi Kepulauan Buton atau Kepton.

Bahkan, usulan provinsi baru ini mendapat dukung dari Sultan Buton, serta Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, meskipun moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Intip Potensi SDA Calon Provinsi Kepulauan Buton

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Alasan Pergantian Nama Provinsi Buton Raya Jadi Kepulauan Buton

Alasan pemekaran Provinsi juga karena rentang kendali pelayanan birokrasi pemerintahan, juga untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi secara persyaratan administrasi dan persyaratan lain terkait pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sudah lengkap, termasuk dukungan tertulis dari kepala daerah.

Sumber: