Upaya Pemekaran Provinsi Natuna Anambas Terganjal Kondisi Keuangan Negara, Aspek Pertahanan Jadi Prioritas

"Kalau tidak ada pandemi, mungkin sebagian moratorium pemekaran daerah sudah dibuka," imbuh Tito.

Tito menyatakan, pemerintah pusat harus mempertimbangkan daerah-daerah prioritas untuk dimekarkan, salah satunya adalah Papua. 

"Khusus untuk Natuna dan Anambas, sebenarnya juga urgen, tetapi kita harus melihat faktor keuangan negara," ujarnya.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, tetap menunjukkan dukungannya. 

"Dua pulau terluar ini memiliki rentang kendali cukup jauh dari pusat ibu kota Provinsi Kepri di Kota Tanjungpinang," jelas Ansar. 

Selain itu, Natuna dan Anambas sangat strategis karena berbatasan langsung dengan banyak negara tetangga.

Ansar juga menekankan pentingnya mengumpulkan aspirasi masyarakat. 

"Kami ingin membawa aspirasi ini ke pusat agar perhatian pemerintah terhadap Natuna dan Anambas meningkat," tutup Ansar.

Dengan potensi besar di sektor minyak dan gas, posisi strategis dari segi geopolitik dan pertahanan, serta dukungan kuat dari pemerintah daerah, pembentukan Provinsi Natuna-Anambas tampaknya menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. 

Meskipun demikian, tantangan dari sisi keuangan negara dan prioritas lainnya masih menjadi hambatan yang perlu ditangani dengan bijak.

Informasi tambahan, untuk memenuhi persyaratan administrasi pemekaran wilayah, rencananya Kabupaten Natuna akan dimekarkan lagi menjadi tiga yakni Kabupaten Natuna, Kabupaten Natuna Barat, dan Kabupaten Natuna Selatan.

Kemudian, ada juga Kabupaten Natuna Anambas yakni merupakan pemekaran wilayah gabungan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Akankah Provinsi Natuna Anambas akan terwujud? Kita tunggu saja. ***

Sumber: