Sejarah dan Multikulturalisme di Lampung Tengah: Dari Masa Pemerintahan Negeri hingga Era Otonomi Daerah

Terdiri dari sembilan Negeri, sistem ini melibatkan seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri. Namun, pada tahun 1972, sistem ini mulai dihapuskan secara bertahap, menyusul ketidakserasian dengan Pemerintahan Kecamatan. 

 

BACA JUGA:Keberagaman dan Makna Dalam Lambang Provinsi Lampung: Simbolisme yang Menceritakan Sejarah dan Budaya

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Lampung: Membuka Babak Baru Bagi Daerah Seputih Timur dan Seputih Barat

 

Hapusnya Pemerintahan Negeri secara yuridis terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa.

 

Pemekaran dan Otonomi Daerah (1999-sekarang): Transformasi Lampung Tengah

 

Pada tahun 1999, Lampung Tengah mengalami pemekaran, menjadi Lampung Timur, Kota Metro, dan Lampung Tengah sendiri. 

 

Ibukota kabupaten dipindahkan ke Kota Gunung Sugih sebagai konsekuensi logis dari pemekaran tersebut. Sejak saat itu, wilayah ini mengalami pertumbuhan signifikan dalam hal jumlah kecamatan, kampung, dan kelurahan.

 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Lampung: Eksplorasi Batas Wilayah Lampung sebagai Pintu Utama Sumatera

BACA JUGA:Aspirasi Masyarakat Menuju Pembentukan Provinsi Lampung Utara: Potensi, Tantangan, dan Perjuangan

Sumber: