Madura: Antara Kekayaan Migas dan Realitas Kemiskinan di Jawa Timur

Tingginya angka kemiskinan di Madura disinyalir terkait dengan kurang optimalnya pengelolaan migas oleh pemerintah.

Meskipun sejumlah Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) melakukan eksploitasi besar-besaran, dampak positifnya pada perekonomian masyarakat belum dirasakan secara menyeluruh.

Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan Corporate Social Responsibility (CSR) juga menjadi sorotan, terutama di Kabupaten Sumenep. 

Meskipun perusahaan migas besar telah melakukan eksploitasi besar-besaran, manfaatnya tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat setempat. 

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Baru di Jawa Timur: Potret 6 Kabupaten dan Potensi Wilayah Tapal Kuda

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Jawa Timur: Rencana Pembentukan 4 Provinsi Baru

Pemerintah diminta untuk lebih cerdas dan transparan dalam mengelola DBH migas dan CSR guna memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

Harapan Masyarakat Madura

Masyarakat Madura berharap agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam. 

Sebagai daerah penghasil migas terbesar, Madura seharusnya menjadi contoh keberhasilan dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan bersama.

Dengan perbandingan antara kekayaan alam dan kemiskinan yang mencolok, Madura membutuhkan perhatian serius untuk menjembatani kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

BACA JUGA:Kabar Terbaru: Wacana Pembentukan Provinsi Malang Raya di Jawa Timur

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Jawa Utara: Eksplorasi Potensi Blora dan Tantangan Lingkungan di Jawa Timur

Wacana Pemekaran Provinsi di Pulau Jawa: Potret 3 Provinsi Baru yang Diusulkan dari Jawa Timur.

Pulau Jawa sebagai pusat kehidupan ekonomi dan budaya Indonesia, menghadapi tantangan signifikan karena padatnya penduduk.

Sumber: