Wacana Provinsi OKE dan Calon Provinsi Palapa Selatan Mengemuka Meski Moratorium DOB Belum Dicabut

Meskipun moratorium DOB masih berlaku, beberapa daerah sudah merencanakan pemekaran wilayah. 

Nama provinsi tersebut, Palapa Selatan, dipilih untuk mencerminkan kesatuan suku Besemah, satu keturunan yang menghubungkan daerah-daerah yang bersiap untuk membentuk provinsi baru.

Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat dari Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Seluma dari Provinsi Bengkulu, dianggap siap untuk membentuk Provinsi Palapa Selatan. 

Dengan syarat transportasi darat, laut, udara, dan topografi yang dianggap memenuhi standar, calon provinsi ini menjadi perbincangan hangat.

BACA JUGA:KMSAASS Sebut 6.231 Titik Hotspot 2023 dan 332.283 Hektare Lahan Terbakar di Provinsi Sumatera Selatan

BACA JUGA:Eksplorasi Kuliner Sumatera Selatan: Menyingkap Empat Hidden Gem yang Menggugah Selera

Dukungan dan Tantangan: Provinsi Palapa Selatan vs. Sumselbar

Meskipun salah satu anggota DPRD Lahat, Nopran Marjani, mengaku mendukung pembentukan Provinsi Palapa Selatan, dia juga merupakan penggagas Provinsi Sumselbar. 

Namun, Nopran Marjani menegaskan bahwa wilayah Provinsi Sumselbar belum memenuhi syarat transportasi laut. 

Dengan demikian, dia lebih mendukung wacana Provinsi Palapa Selatan karena dekat dengan sejarah, termasuk adanya wilayah Kabupaten Lahat yang dulunya masuk bagian Kabupaten Bengkulu Selatan.

Intinya, wacana pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan dinamika politik dan aspirasi masyarakat yang tidak bisa diabaikan. 

BACA JUGA:Palembang Provinsi Sumatera Selatan Kota Sungai yang Menyajikan Kelezatan Kuliner Ikan

BACA JUGA:Pemekaran Daerah Otonomi Baru Provinsi Sumatera Selatan: Hambatan dan Harapan Menuju Peningkatan Kesejahteraan

Meskipun moratorium DOB masih berlaku, ide pembentukan Provinsi OKE dan Calon Provinsi Palapa Selatan tetap mengemuka sebagai ekspresi keinginan masyarakat dan tokoh-tokoh terkait. 

Pemerintah Pusat akan dihadapkan pada tugas untuk menanggapi dan menyelesaikan aspirasi ini, sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan daerah di Sumatera Selatan.

Sumber: