Sejarah Panjang Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel: Dari Perjuangan Kemerdekaan Hingga Pembentukan Otonomi Daerah

Perubahan Sistem Pemerintahan dan Perjuangan Melawan Agresi Belanda I

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, terjadi perubahan sistem pemerintahan daerah. 

Meskipun beberapa wilayah jatuh ke tangan Belanda, perlawanan terhadap Agresi Belanda I terus dilakukan.

BACA JUGA:Moratorium DOB Masih Berlaku Pemekaran Daerah Tetap Bergeliat di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

BACA JUGA:Proses Pembentukan Kabupaten Banyuasin Timur: Langkah Mendekati Daerah Otonomi Baru di Sumatera Selatan

Pembentukan Negara Sumatera Selatan dan Dampaknya pada Musi Banyuasin

Pembentukan Negara Sumatera Selatan oleh Belanda pada tahun 1950 mempengaruhi Musi Banyuasin. 

Keputusan DPR Negara Sumatera Selatan untuk menyerahkan kekuasaannya pada Republik Indonesia Serikat (RIS) memicu perubahan dalam sistem pemerintahan di wilayah tersebut.

Pembentukan Kabupaten Musi Banyuasin (1950-1957)

BACA JUGA:Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

BACA JUGA:4 Daerah Penghasil Orang Pintar di Sumatera Selatan, Daerah Mana Saja Ya! Ini Juaranya

Perubahan Setelah Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS)

Setelah terbentuknya RIS pada tahun 1950, Musi Banyuasin menjadi bagian dari Keresidenan Palembang dengan susunan pemerintahan yang mencakup Keresidenan, Kabupaten, dan Kewedanaan.

Tantangan dalam Pembentukan Kabupaten Otonom

Upaya pembentukan kabupaten terus dihadapi dengan kendala, tetapi melalui musyawarah antara DPR dan Gubernur, tercapai kesepakatan untuk menata Pemerintahan Marga sebagai dasar otonomi daerah.

Sumber: