Pemekaran Wilayah Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Sragen Permata Tersembunyi yang Menawan

Keberadaannya ditegaskan dengan Piagam Penetapan Presiden pada tanggal 19 Agustus 1946, serta Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Tanggapan Kepala Daerah

Mengenai wacana pembentukan Provinsi DIS, sejumlah kepala daerah di wilayah yang terdampak memberikan tanggapan yang beragam. Walikota Solo atau Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa ia masih menunggu arahan dari pimpinan terkait pemekaran provinsi tersebut. 

"Saya belum dapat instruksi lebih lanjut. Saya nunggu instruksi beliau para pimpinan. Saya nunggu instruksi arahan saja," ujarnya kepada wartawan sebelum mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Sementara itu, Bupati Boyolali M Said Hidayat menyatakan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat untuk membuat keputusan terkait pembentukan Provinsi DIS. 

"Jika menurut Pemerintah Pusat baik, ya itu hal yang baik," ungkap Said Hidayat. 

Ia juga meminta masyarakat untuk tetap sabar dan tenang, serta menjalani aktivitas seperti biasanya.

Sarana Komunikasi dan Dampak Pemekaran

Pemekaran Provinsi DIS, jika terealisasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan efisiensi birokrasi pelayanan. 

Dengan adanya Provinsi DIS, diharapkan pelayanan publik dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, serta pembangunan di wilayah tersebut dapat dilaksanakan secara lebih merata.

Antisipasi dan Moratorium DOB

Meskipun wacana pemekaran Provinsi DIS terus berkembang, penting untuk mencatat bahwa moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. 

Oleh karena itu, antisipasi terhadap kemungkinan perubahan kebijakan dan evaluasi lebih lanjut terhadap usulan pemekaran wilayah perlu dilakukan secara seksama.

Reaksi Masyarakat dan Aktivisme di Medsos

Usulan pemekaran Provinsi DIS menciptakan gelombang reaksi di media sosial. 

Sumber: