Pemerintah Harus Berpihak pada Masyarakat : Terkait Penyelesaian Masalah di Pasar 16 Ilir

BACA JUGA:Cegah Harga Sembako Naik di Bulan Ramadhan, Ini yang Dilakukan Pj Walikota Palembang..

BACA JUGA:Kabupaten Gelumbang di Muara Enim: Pemekaran dan Tantangan Menuju Daerah Otonomi Baru di Sumatera Selatan

Ok kalau pemkot mengatakan kalau ini wewenangnya PT BCR, akan tetapi sebagai pihak yang mempunyai otoritas, Pemkot bisa meminta pengusaha untuk memberikan harga yang masuk akal.

Bukan harga yang bisa menyengsarakan para pedagang,” katanya.

Karena lanjut Bagindo, keberadaan pasar ini sepantasnya mengedepankan kepentingan serta aspirasi rakyat, yang tingkat kesejahteraannya sangat membutuhkan dukungan serta perlindungan dari pemerintah.

BACA JUGA:Semangat Pemilu, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa dan Keluarga Salurkan Hak Suara

BACA JUGA:Laksan Palembang, Hidangan Lezat Berbuka Puasa yang Tak Tertandingi

“Karena sejatinya, pemerintah dibayar oleh rakyat melalui anggaran dan pajak, adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan malah menjadikan rakyat sebagai objek bisnis pemko” katanya.

Terkait masalah ini, Bagindo menyarankan Pemerintah  Kota Palembang melakukan Public Service Obligation.

Dengan cara ini, tuntutan para  pedagang akan terakomodir  bersama dengan kepentingan Pihak swasta.

Dimana Pemko berfungsi sebagai regulator yang adil, terbuka serta akuntabel. Bila alternatif  model penyelesaian ini bisa diimplementasikan. 

BACA JUGA:Pj Wali Kota Palembang Ratu Dewa Tegaskan Tangkap Calo Administrasi Kependudukan

BACA JUGA:Ini Dia! Hidangan Buka Puasa Paling Dicari di Palembang

Maka layaklah pemko Palembang diapresiasi atas sikap maupun kinerjanya. Bukan sekedar piawai berwacana  ataupun aksi tebar pesona.

Bila kelak  Pemko Palembang tidak juga mereview  serta tidak meninjau ulang  keputusan atas penyelesaian pasar 16 Ilir ini, disarankan kepada Para Pedagang  mengajak pihak DPRD Kota Palembang

Sumber: