Teddy Lantik Dirut PDAM OKU yang Baru

BATURAJA, PALPOS.ID - Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) H Teddy Meilwansyah secara resmi melantik Bertho Darmo Poedjo Amanto sebagai Direktur PDAM Tirta Raja Kabupaten OKU. 

Pelantikan ini diselenggarakan dengan khidmat di pendopo Rumah Dinas Bupati OKU dan menjadi bukti komitmen Pj Bupati dalam memperkuat struktur pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air melalui PDAM.

Momen pelantikan tersebut dipandang sebagai langkah signifikan untuk meningkatkan kualitas layanan air bagi masyarakat di Kabupaten OKU. 

H Teddy Meilwansyah berharap agar PDAM Tirta Raja semakin berkembang dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

“Pelantikan Direktur PDAM Tirta Raja ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan air bersih di wilayah tersebut serta memperkuat tata kelola PDAM sebagai lembaga yang mengelola sumber daya air dengan efisien dan transparan,” ujar Teddy.

Dalam sambutannya, Pj Bupati OKU menyerahkan sepenuhnya kepada Bertho untuk memperbaiki manajemen PDAM OKU.

BACA JUGA:Debit Sungai Ogan Menyusut, Produksi PDAM OKU Terganggu

BACA JUGA:PDAM OKU Beri Bantuan Air Bersih Gratis

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada direktur PDAM yang baru, mau melakukan apa saja, Kami pemkab OKU siap mendukung, termasuk untuk melakukan restrukturisasi pegawai. Asalkan untuk kebaikan PDAM,” ujarnya.

Pj Bupati juga menegaskan bahwa PDAM sebagai Perusahaan Umum Daerah memiliki dua fungsi, yakni fungsi sosial kemasyarakatan dan fungsi bisnis.

“Fungsi sosial adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat OKU, terutama pelanggan PDAM. Dan fungsi kedua adalah fungsi bisnis. Artinya PDAM juga hendaknya bisa mendapatkan keuntungan sehingga bisa memberikan PAD bagi Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Sementara Direktur PDAM, Bertho Darmo Poedjo Asmanto, pada saat selesai pelantikan, mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan 3 strategi utama untuk memperbaiki kondisi PDAM Tirta Raja. 

Strategi tersebut melibatkan kebijakan pemerintahan yang memprioritaskan akselerasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan menteri terkait. 

Hal ini bertujuan agar semua masyarakat memperoleh ketersediaan air dalam rangka mencapai kesejahteraan, baik dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

Sumber: