Wacana Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Kedaulatan Baru di Negeri Serambi Musi

Wacana Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Kedaulatan Baru di Negeri Serambi Musi

Wacana Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Kedaulatan Baru di Negeri Serambi Musi.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Langkah Menuju Kemajuan

Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi Provinsi Sumatera Selatan Barat (Sumselbar) kembali mencuat ke permukaan publik, memicu beragam respons dan pandangan dari berbagai kalangan masyarakat. 

Usulan ini, yang telah menjadi perbincangan hangat di media sosial, mendapat tanggapan dari para ahli dan tokoh masyarakat.

BACA JUGA:Rencana Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan dengan Pembentukan Provinsi Sumselbar

BACA JUGA:Sumselbar Siap Bersaing: Melampaui Sumatera Selatan dengan Keberhasilan Pembentukan Otonomi Baru

Profesor Abdullah Idi, seorang pengamat sosial yang berbasis di UIN Raden Fatah Palembang, menyambut wacana ini sebagai langkah yang wajar. 

Menurutnya, Sumsel, dengan luas geografisnya yang signifikan, menjadi kandidat potensial untuk mengalami pemekaran provinsi.

"Wajar-wajar saja kalau terjadi pemekaran di Sumsel ini. Sumsel kan termasuk provinsi yang besar secara geografis," ujarnya dalam sebuah wawancara dengan wartawan.

Abdullah menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemekaran Sumsel bukanlah hal baru. 

BACA JUGA:Dilema Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Kabupaten Muara Enim Antara Provinsi Sumselbar dan Provinsi OKE

BACA JUGA:Dukungan dan Wacana Provinsi Sumselbar Mendapat Sorotan Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan

Sejak era reformasi tahun 1998, ide ini telah mengemuka dan menjadi topik pembicaraan di kalangan tokoh-tokoh yang peduli terhadap perkembangan wilayah.

"Sebenernya itu sudah sejak lama, barangkali juga perkembangan dari upaya dari dulu juga. Di awal reformasi itu sudah ada tokoh-tokoh yang memperjuangkannya," katanya.

Menurut Abdullah, pemekaran provinsi merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. 

Keputusan ini bukanlah tanpa tantangan, karena berbagai aspek seperti sumber daya manusia, fasilitas, infrastruktur, dan stabilitas anggaran perlu dipertimbangkan dengan serius.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: