Wacana Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Kedaulatan Baru di Negeri Serambi Musi

SUMATERA SELATAN, PALPOS.ID - Wacana Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Kedaulatan Baru di Negeri Serambi Musi.

Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi Provinsi Sumatera Selatan Barat (Sumselbar) telah menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Pembicaraan ini mengundang beragam pandangan dari berbagai kalangan.

Profesor Abdullah Idi, seorang pengamat sosial dari UIN Raden Fatah Palembang, menyatakan bahwa pemekaran tersebut menjadi langkah yang wajar mengingat luasnya geografis Sumsel dan keinginan akan kemajuan pelayanan masyarakat.

Dalam wawancara dengan wartawan, Prof. Abdullah menjelaskan bahwa ide pemekaran sudah muncul sejak era reformasi pada tahun 1998. 

BACA JUGA:Wacana Pembentukan Provinsi Sumselbar Pemekaran Sumatera Selatan Kembali Hangat Diperbincangkan

BACA JUGA:Rencana Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Menuju Provinsi Sumselbar Potensi Terobosan Baru

Upaya pemekaran ini dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan.

Namun, di balik wacana ini, terdapat berbagai tantangan seperti sumber daya manusia, fasilitas, infrastruktur, dan stabilitas anggaran yang perlu diatasi.

Delapan kabupaten/kota telah diajukan untuk membentuk Provinsi Sumsel Barat, termasuk Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kota Lahat, Kabupaten Pagaralam, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Panungkal Abab Lematang Ilir (PALI). 

Meskipun demikian, Abdullah menegaskan bahwa pemekaran ini tidak akan menghilangkan eksistensi Sumsel sebagai provinsi lama, namun akan berdampak pada ikatan emosional dengan wilayah baru tersebut.

BACA JUGA:Kota Lubuklinggau di Sumatera Selatan: Potensi Sebagai Ibukota Provinsi Sumselbar

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Sumselbar: Tonggak Sejarah Baru Menuju Kemajuan Wilayah di Sumatera Selatan

Pada akhirnya, Abdullah menekankan pentingnya menjaga interaksi antarwilayah agar tetap berjalan lancar tanpa mengalami perubahan yang signifikan. 

Walaupun terdapat potensi dampak negatif seperti renggangnya ikatan emosional, namun pemekaran ini juga membawa harapan baru dalam upaya percepatan pembangunan dan kemajuan wilayah terpencil.

Sumber: