Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: FPBS dan Harapan Pemekaran Otonomi Baru Kabupaten Bone Selatan

Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: FPBS dan Harapan Pemekaran Otonomi Baru Kabupaten Bone Selatan

Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: FPBS dan Harapan Pemekaran Otonomi Baru Kabupaten Bone Selatan.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

SULAWESI SELATAN, PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: FPBS dan Harapan Pemekaran Otonomi Baru Kabupaten Bone Selatan.

Sebuah Perjuangan Panjang yang Belum Terealisasi

Forum Pemekaran Bone Selatan (FPBS) telah memasuki usia ke-14 tahun dalam perjuangannya untuk mewujudkan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Bone Selatan (Bonsel). 

Meskipun perjuangan telah berlangsung cukup lama, pemekaran yang diharapkan oleh masyarakat Bone Selatan belum juga terealisasi. 

FPBS telah melakukan berbagai upaya, termasuk mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar rencana pemekaran segera disetujui.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan: Menyongsong Otonomi Baru Provinsi Bugis Timur

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Jarak Bone Calon Ibukota Otonomi Baru Provinsi Bugis Timur

Pada bulan Februari 2022, FPBS mengirim surat kepada berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Ketua FPBS, Andi Suaedi, menyatakan keinginan agar pemekaran Bone Selatan tidak lagi ditunda. 

Beliau menyatakan, "Kami sudah menunggu selama 14 tahun. Makanya kami juga harap anggota DPR dari Bone dan Sulawesi Selatan juga tidak boleh tutup mata. Harus juga ikut bekerja untuk mendorong pemekaran".

FPBS memiliki alasan kuat untuk mendukung pemekaran. Saat ini, Kabupaten Bone memiliki 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Sejarah Kabupaten Bone Ibukota Otonomi Baru Provinsi Bugis Timur

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Potensi Wisata Eksotis Bone Calon Ibukota Provinsi Bugis Timur

Dengan luasnya wilayah tersebut, masyarakat di Bone bagian selatan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, terutama administrasi, karena jarak yang jauh dari pusat Kota Watampone. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: