Pemkot Prabumulih Tekankan Netralitas RT dan RW dalam Pilkada 2024

Pemkot Prabumulih Tekankan Netralitas RT dan RW dalam Pilkada 2024

Pemkot Prabumulih Tekankan Netralitas RT dan RW dalam Pilkada 2024--

PRABUMULIH, PALPOS.ID - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk posisi walikota dan wakil walikota Prabumulih periode 2024-2029 yang dijadwalkan pada 27 November 2024, suhu politik di kota Prabumulih mulai memanas. 

Antusiasme warga dan berbagai organisasi kemasyarakatan terlihat mulai merapat kepada sejumlah bakal calon kepala daerah yang diprediksi akan berpartisipasi dalam kontestasi tersebut. 

Dalam situasi ini, pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan kondusifitas.

Asisten II Pemerintah Kota Prabumulih, Drs H Muhammad Ali MSi, menekankan pentingnya menjaga netralitas, khususnya bagi ketua rukun tetangga (RT) dan ketua rukun warga (RW). 

BACA JUGA:Dukung Petisi Tolak Study Tour, Pj Wako Prabumulih: Untuk Sementara Kita Tunda Dulu

BACA JUGA:Tegas! Kapolres Prabumulih Robohkan 2 Gudang Diduga Bekas Penimbunan Minyak Ilegal

Pemerintah, kata Muhammad Ali, tidak hanya beroperasi di tingkat atas tetapi juga sampai ke level paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti RT dan RW.

"Kami mendapat perintah dan arahan dari Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih untuk menjaga netralitas, termasuk RT dan RW yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. 

Kami berharap mereka menjaga netralitas mereka," ungkap Muhammad Ali.

Netralitas ini harus tetap dijaga bahkan jika ada calon walikota atau wakil walikota yang merupakan keluarga dari ketua RT atau RW. 

BACA JUGA:Tingkatkan Keselamatan di Jalan Raya, Satlantas Polres Prabumulih Gencar Razia ODOL

BACA JUGA:Antisipasi Terjadinya Banjir, Pemkot Prabumulih dan Masyarakat Gotong Royong Bersih-Bersih Aliran Sungai Manau

"Tentunya ini akan dievaluasi dan dipantau oleh pimpinan PJ walikota. Jika ditemukan adanya ketua RT atau RW yang tidak netral, maka mereka harus siap melepaskan jabatannya. 

Jabatan mereka adalah milik rakyat, jadi harus siap mundur meskipun mereka memiliki hak pilih. Karena mereka bagian dari pemerintah, mereka harus netral," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: