Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Kelebihan dan Kelemahan Calon Otonomi Baru Provinsi Kapuas Raya

Kota Sintang direncanakan akan menjadi ibu kota provinsi yang baru.

Namun, proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya saat ini masih tertunda karena adanya moratorium dari pemerintah pusat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa saat ini masih berlaku moratorium untuk pemekaran daerah otonomi baru, termasuk rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya. 

Meski demikian, Papua menjadi satu-satunya wilayah yang dikecualikan dari pembatasan pemekaran daerah otonomi baru.

Meskipun ada moratorium, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah siap membantu anggaran persiapan untuk Provinsi Kapuas Raya, termasuk pembangunan kantor Gubernur dan kantor DPRD Provinsi Kapuas Raya. 

Dukungan dari lima kabupaten yang akan bergabung semakin memperkuat harapan terbentuknya Provinsi Kapuas Raya.

Pertimbangan dari DPD RI

DPD RI telah menyampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki luas 1,13 kali Pulau Jawa dan Madura, namun hanya dipimpin oleh satu Gubernur. 

Sebagai perbandingan, di Pulau Jawa dan Madura terdapat enam gubernur. 

Dengan luas wilayah yang sangat besar, adanya Provinsi Kapuas Raya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan dan distribusi pembangunan.

Harapan dan Tantangan Masa Depan

Harapan masyarakat Kalimantan Barat terhadap pembentukan Provinsi Kapuas Raya sangat tinggi. 

Dengan adanya provinsi baru, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di wilayah tersebut diharapkan dapat lebih diperhatikan dan ditingkatkan. 

Namun, tantangan terbesar masih terletak pada kebijakan moratorium dari pemerintah pusat. 

Persetujuan pembentukan provinsi baru ini sangat tergantung pada keputusan pemerintah pusat dan kelanjutan kebijakan terkait pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia.

Sumber: