Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Kelebihan dan Kelemahan Calon Otonomi Baru Provinsi Kapuas Raya

Usulan pembentukan Kota Sintang sebagai daerah otonomi baru didasarkan pada kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan. 

Calon daerah otonomi baru ini mencakup wilayah yang saat ini masih berstatus kecamatan, dengan luas 355.6 kilometer persegi dan populasi 78.352 jiwa berdasarkan sensus penduduk BPS tahun 2022.

Namun, untuk memenuhi syarat pembentukan sebuah kota, minimal diperlukan empat kecamatan. 

Saat ini, Kecamatan Sintang hanya terdiri dari satu kecamatan, yang menimbulkan tantangan tersendiri. Ada dua opsi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini:

Opsi Pertama: Pemekaran Kecamatan Sintang

Opsi pertama adalah memecah Kecamatan Sintang menjadi beberapa kecamatan yang lebih kecil. 

Kecamatan Sintang yang saat ini terdiri dari 16 kelurahan dan 13 desa bisa dipecah menjadi 4-5 kecamatan baru. 

Dengan pemekaran ini, diharapkan persyaratan minimal empat kecamatan untuk pembentukan sebuah kota dapat terpenuhi.

Opsi Kedua: Menggabungkan Kecamatan Sekitar

Opsi kedua adalah menggabungkan Kecamatan Sintang dengan tiga kecamatan tetangga, yaitu Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Kelam Permai, dan Kecamatan Binjai. 

Penggabungan ini akan memastikan bahwa wilayah baru Kota Sintang memiliki cukup kecamatan untuk memenuhi persyaratan pembentukan kota.

Rencana Jangka Panjang: Provinsi Kapuas Raya

Pemekaran Kabupaten Sintang juga didorong oleh rencana jangka panjang untuk membentuk Provinsi Kapuas Raya. 

Kota Sintang diusulkan menjadi ibu kota provinsi baru ini. Dengan demikian, pembentukan Kota Sintang tidak hanya penting untuk pemerataan pembangunan di tingkat kabupaten, tetapi juga untuk pengembangan wilayah yang lebih luas.

Perubahan Ibu Kota Kabupaten Sintang

Sumber: