Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Upaya Membangun Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Nias

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Intinya, Pembentukan Provinsi Toba Raya sebagai bagian dari pemekaran wilayah Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan potensi pariwisata yang luar biasa, kekayaan budaya, serta dukungan dari berbagai pihak, Provinsi Toba Raya diharapkan dapat menjadi wilayah yang maju dan sejahtera. 

Namun, tantangan besar seperti moratorium pemekaran wilayah dan isu lingkungan harus diatasi dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Tapanuli Mencuat.

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini memiliki 33 kabupaten dan kota, terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. 

Luas wilayah yang begitu besar memunculkan usulan pemekaran untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB) demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. 

Salah satu dari tiga usulan provinsi baru pemekaran Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi Tapanuli.

Sejarah dan Motivasi Pemekaran

Usulan pembentukan Provinsi Tapanuli sebenarnya bukan hal baru. 

Proses ini telah berlangsung cukup lama dan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat serta tokoh politik.

Bahkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usulan ini sudah mengantongi Surat Presiden (Surpres), yang menunjukkan bahwa pembentukan provinsi baru ini telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat pada masa itu.

Namun, karena moratorium pemekaran wilayah yang belum dicabut, realisasinya masih tertunda.

Lamhot Sinaga, anggota DPR RI, menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Tapanuli hanya tinggal menunggu waktu. 

“Pembentukan Provinsi Tapanuli sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu. Karena sudah ada Surat Presiden (Surpres) zaman Pak SBY. Surat Presiden ini kan dokumen resmi Negara. Artinya, Provinsi Tapanuli dan Provinsi Kepulauan Nias pasti akan menjadi prioritas,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sumber: