Kemenkumham Sumsel Lakukan Evaluasi Pelayanan Publik pada Imigrasi dan LPKA Palembang
--
BACA JUGA:Tidak Ada Remisi Idul Adha, Ini Kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel
Layanan penitipan makanan dan YANKOMAS (Pelayanan Komunikasi Masyarakat), tata letak dan fasilitasi parkir untuk pegawai dan pengunjung, serta poliklinik.
Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa layanan pemasyarakatan memenuhi standar pelayanan yang baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi warga binaan serta pengunjung.
“Pelaksanaan PEKPPP mengacu pada PermenPANRB Nomor 29 tahun 2022 tentang PEKPPP dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP," tutup Ilham.
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Lakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Protokol Notaris
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Terima Sertifikat Paten dari Dirjen Kekayaan Intelektual
Hasil dari peninjauan ini adalah Kantor Wilayah akan mengusulkan Imigrasi Palembang dan LPKA Palembang menjadi satker percontohan untuk penilaian PEKPPP secara nasional oleh Kemenpan RB.
Proses evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Kemenkumham Sumsel ini melibatkan berbagai pihak dan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan hasil yang akurat dan komprehensif.
Tim evaluasi melakukan observasi langsung, wawancara dengan petugas dan masyarakat pengguna layanan, serta pengumpulan data dari berbagai sumber.
BACA JUGA:Peluncuran Modul Perlakuan ABH Terorisme, Kemenkumham Sumsel : Bentuk Dukungan Pembinaan Andikpas
Pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, tim evaluasi meninjau langsung ruang layanan pengambilan dan pendaftaran paspor.
Mereka memeriksa apakah prosedur yang diterapkan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan apakah ada hambatan dalam proses pelayanan.
Selain itu, mereka juga mengevaluasi area pengisian formulir paspor untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi pemohon.
BACA JUGA:Cegah TPPO, Kemenkumham Sumsel Perbanyak Desa Binaan Imigrasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
