Carut Marut PPDB di Sumatera Selatan: HIMPKA Desak Penjabat Gubernur Pecat Plh Kadisdik Sumsel

Banyak siswa yang merasa stres dan tertekan karena tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan. 

Orang tua juga merasa frustrasi dan marah karena sistem yang dianggap tidak adil dan tidak transparan.

Siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu juga terancam putus sekolah karena tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggal mereka. 

Hal ini menambah beban ekonomi bagi keluarga yang sudah kesulitan secara finansial.

Reaksi DPRD dan Masyarakat

Tuntutan HIMPKA untuk memecat Sutoko juga mendapat dukungan dari beberapa anggota DPRD Sumsel. 

Mereka sepakat bahwa masalah dalam pelaksanaan PPDB harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan merugikan siswa serta orang tua.

Masyarakat Sumatera Selatan juga menunjukkan dukungan mereka terhadap aksi HIMPKA. 

Banyak yang berharap agar pemerintah provinsi segera mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki sistem pendidikan dan memastikan bahwa proses PPDB berjalan dengan adil dan transparan di masa mendatang.

Harapan untuk Masa Depan

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HIMPKA menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Selatan tidak tinggal diam terhadap masalah yang terjadi dalam sistem pendidikan mereka. 

Mereka menginginkan perubahan dan berharap bahwa pemerintah provinsi, terutama Pj Gubernur Elen Setiadi, dapat mendengarkan aspirasi mereka dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi.

Masa depan pendidikan di Sumatera Selatan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menangani masalah ini dengan bijaksana dan adil. 

Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih merata bagi semua siswa di provinsi ini.

Intinya, carut marut PPDB di Sumatera Selatan adalah cerminan dari banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi. 

Sumber: