Carut Marut PPDB di Sumatera Selatan: HIMPKA Desak Penjabat Gubernur Pecat Plh Kadisdik Sumsel

Poin Tuntutan HIMPKA

Dalam aksi tersebut, HIMPKA menyampaikan beberapa poin tuntutan utama, diantaranya:

Mendesak Pj Gubernur Sumsel untuk segera merekomendasikan penggantian dan pemecatan kepala dinas pendidikan Sumsel serta Kabid SMA dan Kasi SMK yang dianggap gagal dan bertanggung jawab atas carut-marutnya PPDB tahun 2023 dan 2024.

Meminta Pj Gubernur Sumsel untuk mencabut Surat Keputusan Pj Gubernur No. 234/KPTS/DISDIK/2024 dan mengembalikan Pergub No. 13 Tahun 2021 yang lebih sesuai dengan kearifan lokal di Sumsel, mengingat infrastruktur yang belum memadai sehingga Permendikbud No. 1 Tahun 2021 belum bisa diterapkan.

BACA JUGA:PPDB SMP 2024/2025 di Kota Lubuklinggau: Jalur dan Jadwal Masih Segera Diumumkan

BACA JUGA:PPDB SMA Dimulai, Berikut Mekanisme dan Jadwalnya

Mendesak Pj Gubernur Sumsel yang baru untuk segera membenahi masalah PPDB 2024 dan dampaknya, terutama yang mempengaruhi psikologis anak dan risiko putus sekolah bagi anak-anak kurang mampu di provinsi Sumsel.

Respons Pemerintah dan Massa Aksi

Pihak Pemprov Sumsel melalui Bidang Investigasi Inspektorat Pemprov Sumsel menyatakan bahwa hal ini akan menjadi perhatian mereka dan akan disampaikan kepada atasan. 

Namun, massa tetap menunggu di depan gerbang kantor Gubernur Sumsel hingga aksi mereka ditemui langsung oleh Pj Gubernur.

Setelah menunggu cukup lama, massa aksi akhirnya menerobos pagar dan masuk ke halaman kantor gubernur. 

BACA JUGA:Disdik Sumsel Tetapkan 50% Kuota PPDB tahun 2024/2025, Ini Pandangan Akademisi

BACA JUGA:Jelang PPDB, Kajari Prabumulih: Kalau Ada Mindset Mencari Keuntungan Disekolah Tinggalkan

Mereka sempat beradu argumen dengan Kasatpol PP Sumsel sebelum akhirnya diterima oleh Agung, Kasubag Protokol, yang menjadwalkan pertemuan antara HIMPKA dan Pj Gubernur setelah kembalinya Pj Gubernur ke Palembang.

Carut Marut PPDB 2023/2024: Sebuah Kilas Balik

Sumber: