Carut Marut PPDB di Sumatera Selatan: HIMPKA Desak Penjabat Gubernur Pecat Plh Kadisdik Sumsel

Pelaksanaan PPDB tingkat SMA tahun ajaran 2023/2024 di Sumatera Selatan diwarnai berbagai masalah yang memicu kekhawatiran dan kekecewaan masyarakat. 

Banyak orang tua dan siswa yang merasa dirugikan oleh sistem zonasi yang diterapkan, yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan kondisi lokal.

Sejumlah sekolah favorit di kota besar seperti Palembang mengalami over kapasitas, sementara sekolah di daerah pinggiran kekurangan murid. 

BACA JUGA:Curigai Adanya Potensi Maladministrasi pada Proses PPDB 2023, Ombudsman Periksa Pihak Disdik Sumsel

BACA JUGA:Jalur Zonasi PPDB Diusulkan Dihapus, Begini Tanggapan Kadisdik Lubuklinggau

Selain itu, terdapat laporan mengenai praktik tidak transparan dan dugaan pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru. 

Semua masalah ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan di Sumatera Selatan.

Sutoko: Sosok Kontroversial di Balik PPDB

Sutoko, yang saat ini menjabat sebagai Plh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, menjadi sorotan utama dalam masalah ini. 

Ia dianggap tidak mampu menangani kekacauan dalam PPDB tahun ajaran 2023/2024. 

Meskipun sudah ada Kepala Dinas Pendidikan definitif, Sutoko kembali menjabat sebagai Plh, yang menurut HIMPKA justru memperparah situasi.

HIMPKA menilai bahwa kepemimpinan Sutoko tidak efektif dan tidak mampu membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan di Sumatera Selatan. 

Mereka merasa bahwa perubahan kepemimpinan di Dinas Pendidikan Sumsel adalah langkah yang harus segera dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Dampak Sosial dan Psikologis Terhadap Siswa

Kegaduhan dalam pelaksanaan PPDB tidak hanya berdampak pada sistem pendidikan itu sendiri, tetapi juga pada psikologis siswa dan orang tua. 

Sumber: