Polres Prabumulih Kerahkan 150 Personel Amankan Pelaksanaan Pendaftaran Calon Wako dan Wawako

PRABUMULIH, PALPOS.ID - Menjelang tahapan pendaftaran calon walikota dan wakil walikota Prabumulih masa bhakti 2024-2029 yang akan dilaksanakan pada 27-29 Agustus 2024, 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih menggelar rapat koordinasi (rakor), pada Senin, 5 Agustus 2024 bertempat di Caffe & Resto Bang Ali.

Rakor tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Prabumulih, Marta Dinata dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait demi memastikan kelancaran proses pendaftaran calon kepala daerah yakni staf ahli walikota bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, Mulyadi Karoman SPd MSi; 

Kapolres Prabumulih, AKBP Endro Aribowo SIK MH; Kasubsi Intelijen, Intan SH; sekretaris PN, M Kamil; Perwira penghubung Mayor CZI Didi Suratman; serta komisioner Bawaslu, Beri Andika.

BACA JUGA:Pj Wako Prabumulih Nyatakan Dukung Kebijakan Pemprov Sumsel Entaskan Kemiskinan

BACA JUGA:Horee!! Disnaker Prabumulih Berikan Suvenir Gratis untuk Warga Bernama Agus dan Ulang Tahun di Bulan Agustus

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Prabumulih, Marta Dinata, menekankan pentingnya rapat koordinasi ini sebagai langkah awal dalam persiapan menghadapi masa pendaftaran calon kepala daerah. 

"Kita berkoordinasi dengan stakeholder terkait mengenai apa-apa saja yang akan dilaksanakan dan dipersiapkan untuk tahapan tersebut, 

Mulai dari pengamanan hingga pengaturan lalu lintas dan lainnya," ujar Marta Dinata ketika diwawancarai usai rakor.

Sementara, Kapolres Prabumulih, AKBP Endro Aribowo SIK, menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan 150 personel, untuk mengamankan pelaksanaan tahapan pendaftaran calon walikota dan wakil walikota Prabumulih 2024. 

BACA JUGA:Pilkada Prabumulih Resmi Dilaunching, Ketua KPU Prabumulih Berharap Dukungan Pemerintah dan TNI-Polri

BACA JUGA:Lantik PPK Se Kota Prabumulih, Ketua KPU Prabumulih Ingatkan PPK Siap Hadapi Permasalahan yang Timbul

"Jumlah personel yang diterjunkan sebanyak 150 personel yang berasal dari semua fungsi yang ada," jelas Endro Aribowo. 

Dijelaskannya, bahwa pola pengamanan tahapan pendaftaran calon kepala daerah tersebut 

Sumber: