Presiden Jokowi Diduga Perintahkan Tim Khusus untuk Kaji Aspek Legal Perpanjangan Kepengurusan PDIP

Ia menantang para ahli hukum tata negara untuk menyanggah pendapatnya dan menegaskan bahwa dirinya hanya berbicara berdasarkan kebenaran dan hukum yang berlaku. 

Megawati tidak ingin Indonesia rusak akibat ambisi segelintir orang yang tidak memahami pentingnya gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sentilan dari Ali Mochtar Ngabalin

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menanggapi pernyataan Megawati tentang KPK yang dianggap sudah diobrak-abrik pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. 

Ngabalin menyayangkan pernyataan tersebut yang dianggap bisa menimbulkan fitnah dan tidak memberikan edukasi yang baik kepada publik. 

BACA JUGA:Diusung PDIP Sebagai Calon Presiden, Ganjar Pranowo Sebut Peci dari Megawati Simbol Indonesia...

BACA JUGA:PDIP Resmi Usung Ganjar Pranowo Capres 2024, Ini Kata Megawati Soekarnoputri...

Ia menegaskan bahwa KPK adalah institusi penegakan hukum yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan.

Komitmen Jokowi terhadap Pemberantasan Korupsi

Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Jokowi selalu mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditangani secara serius dan masif. 

Oleh karena itu, Ngabalin mengimbau semua pihak untuk mendukung KPK dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hukum dan memberikan kepercayaan penuh kepada institusi tersebut. 

Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang bisa mengintervensi langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK.

Tantangan dan Harapan bagi Kepemimpinan Jokowi dan PDIP

Langkah Presiden Jokowi dalam membentuk tim khusus untuk mengkaji aspek legal perpanjangan kepengurusan PDIP menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas partai dan kepentingan nasional. 

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, upaya ini diharapkan dapat membawa PDIP dan pemerintahan Jokowi menuju arah yang lebih baik, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan penegakan hukum.

Sumber: