Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Tiga Kelompok Dorong Munaslub Partai Beringin

"Faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi-politik yang beragam. Ada yang mencoba untuk mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal, ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal yang dekat dengan kekuasaan, untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis Partai Golkar," kata Khoirul Umam dalam keterangannya, Minggu, 11 Agustus 2024.

Khoirul Umam juga menyebut bahwa benturan faksi-faksi dalam Golkar mulai terlihat saat partai ini menentukan arah koalisi Pilpres. 

BACA JUGA:Kembalikan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Wakil Walikota, Idham Tergun Berharap Didukung Partai Golkar

BACA JUGA:H Arlan Orang Pertama Kembalikan Formulir Pendaftaran Calon Walikota di Partai Golkar Prabumulih

Golkar sempat hampir bergabung dengan PDIP, namun kemudian ada tekanan dari kekuatan tertentu yang menyeret Airlangga ke ranah hukum, khususnya terkait kasus minyak goreng. Hal ini diyakini sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan posisi Airlangga di partai.

"Hal itu diyakini sejumlah kalangan sebagai alasan mengapa akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait kasus minyak goreng, karena manuver Airlangga dianggap tidak sejalan dengan agenda kepentingan kekuatan," tambahnya.

Lebih lanjut, Khoirul Umam menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 menjadi salah satu pemicu utama benturan kembali antara faksi-faksi di internal Golkar. 

"Kali ini, 'the invisible hand' tampaknya kembali bergerak karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah Pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian," ujarnya.

Operasi politik yang terjadi di balik layar, menurut Khoirul, akhirnya mengarah pada spekulasi adanya tekanan dari pihak penegak hukum yang kembali menggulirkan kasus lama yang belum terselesaikan, yang mungkin digunakan sebagai alat untuk menekan Airlangga agar mundur.

Dinamika Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Di tengah isu pengunduran diri Airlangga, muncul juga dinamika yang melibatkan Ridwan Kamil, Wakil Ketua Umum Golkar yang sebelumnya diusung sebagai calon gubernur (cagub) untuk Pilkada Jakarta. 

Kediaman Airlangga Hartarto sempat dikunjungi Ridwan Kamil, yang kemudian mendapatkan mandat resmi untuk maju dalam Pilkada Jakarta.

Namun, perjalanan Ridwan Kamil menuju pencalonan di Jakarta tidaklah mulus. Sebelum dipastikan maju di Pilkada Jakarta, RK, sapaan akrab Ridwan Kamil, sempat mengalami keraguan antara maju di Pilkada Jakarta atau kembali bertarung di Pilkada Jawa Barat (Jabar). 

Ridwan Kamil bahkan sempat mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Jawa Barat, di mana ia merasa memiliki dukungan yang lebih kuat.

Golkar memberikan dua surat tugas kepada Ridwan Kamil, satu untuk Pilkada Jakarta dan satu lagi untuk Pilkada Jawa Barat.

Sumber: