Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Pertanda Kekuatan Besar Bermain di Balik Layar?

Misteri Kekuatan Besar di Balik Pengunduran Diri

Meskipun pernyataan dari internal Golkar mencoba meredakan spekulasi, banyak yang masih meragukan bahwa pengunduran diri Airlangga sepenuhnya bebas dari tekanan. 

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Partai Golkar: Jusuf Hamka Menyusul dan Fokus pada Keluarga

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Partai Golkar: Fokus di Pemerintahan atau Ada Agenda Lain?

Made Supriatma kembali mengingatkan bahwa dalam politik, apalagi di Indonesia, tidak ada keputusan besar yang diambil tanpa alasan kuat atau tanpa keterlibatan kekuatan-kekuatan besar di belakangnya.

"Kalau kita melihat track record Airlangga, dia bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja, apalagi setelah semua pencapaian yang telah diraih Golkar di bawah kepemimpinannya. Jadi, menurut saya, sangat mungkin ada tekanan besar yang memaksanya untuk mundur," kata Made.

Made juga mengungkapkan bahwa penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Umum nantinya juga bisa menjadi indikasi siapa kekuatan besar yang mungkin terlibat. 

Jika yang ditunjuk adalah sosok yang dekat dengan kekuatan tertentu di luar Golkar, maka kecurigaan tentang adanya intervensi eksternal akan semakin kuat.

Agenda Rapat Pleno Golkar

Pada rapat pleno yang akan digelar pada 13 Agustus 2024 nanti, ada tiga agenda utama yang akan dibahas. 

Pertama, pembacaan surat pengunduran diri Airlangga Hartarto; kedua, penentuan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar; dan ketiga, penjadwalan rapat pimpinan nasional serta musyawarah nasional luar biasa untuk memilih Ketua Umum definitif yang baru.

Ketua DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, dalam pernyataannya menegaskan bahwa rapat pleno akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah mufakat, tanpa adanya pemungutan suara yang bisa memecah belah partai. 

Ia berharap agar para kader Golkar dapat tetap bersatu dan mendukung keputusan yang akan diambil.

"Suasana di internal partai saat ini cukup sensitif, dan kami harus memastikan bahwa segala keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan partai secara keseluruhan. Pemilihan Plt Ketua Umum tidak boleh dilakukan dengan voting, tetapi melalui musyawarah mufakat," kata Meutya.

Siapa Pengganti Airlangga?

Sumber: