Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar: Dampaknya terhadap Peta Politik Pilkada dan Dinamika Partai

Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar: Dampaknya terhadap Peta Politik Pilkada dan Dinamika Partai

Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar: Dampaknya terhadap Peta Politik Pilkada dan Dinamika Partai.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Dinamika Politik yang Terus Bergerak: Analisis dari PDIP

Dinamika politik terkait pencalonan kepala daerah juga direspon oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. 

Pada Minggu, 11 Agustus 2024, Hasto menyatakan bahwa skenario politik dalam skala pemilihan gubernur sangat mungkin berubah akibat dinamika kekuasaan yang kerap kali menjadi faktor penentu. 

Hal ini, menurutnya, berbeda dengan Pilkada skala kabupaten/kota yang lebih mencerminkan representasi politik daerah masing-masing.

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar: Desakan Internal dan Dukungan Keluarga Jokowi

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Benturan Kekuatan dan Tekanan Eksternal Internal Partai Beringin

"Indikasi perubahan peta politik pencalonan ini ada karena skenarionya melibatkan kekuasaan," ujar Hasto.

Hasto juga mengonfirmasi bahwa PDIP telah membangun kerja sama politik dengan Partai Golkar dalam beberapa Pilkada 2024.

Namun, dia tidak merinci di mana saja kerja sama politik ini dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika politik setelah mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar.

Analisis Peneliti: Kemungkinan Perubahan Peta Politik

Peneliti Politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar, memberikan pandangannya mengenai dampak pengunduran diri Airlangga terhadap peta pencalonan kepala daerah. 

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Dewan Pakar Dorong Jokowi Jadi Ketum Partai Beringin

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Pertanda Kekuatan Besar Bermain di Balik Layar?

Menurut Usep, peluang perubahan memang ada, terutama jika Ketua Umum baru yang akan menggantikan Airlangga memutuskan untuk menarik dan menekan surat keterangan (SK) rekomendasi bagi bakal calon yang telah diusung.

"Namun, untuk skala Pilkada Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, peluang perubahan tersebut relatif kecil karena keputusan diambil oleh Koalisi Indonesia Maju, bukan hanya oleh Golkar," kata Usep.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: