Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar: Dampaknya terhadap Peta Politik Pilkada dan Dinamika Partai

Menurut Usep, stabilitas politik internal Partai Golkar dan koalisi menjadi faktor penting yang akan menentukan apakah peta pencalonan akan berubah atau tetap sama seperti yang direncanakan sebelumnya.

Airlangga Hartarto Mundur: Dampak pada Internal Partai Golkar

Mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar tidak hanya mengguncang peta politik nasional, tetapi juga memicu spekulasi terkait siapa yang akan menggantikan posisi penting ini di tubuh partai. 

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Ahmad Doli Kurnia Tegaskan Bukan Terseret Kasus Korupsi

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar: Kemunculan Poster Gibran Memicu Polemik dan Spekulasi

Dalam waktu singkat, sejumlah nama mulai muncul sebagai kandidat pengganti, termasuk beberapa figur terkemuka di internal Golkar.

Salah satu nama yang santer disebut adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. 

Dengan rekam jejak politik yang panjang dan kedekatan dengan Airlangga, banyak pihak menilai Agus Gumiwang memiliki peluang besar untuk mengisi posisi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Namun, tidak hanya Agus Gumiwang yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Nama Bahlil Lahadalia, seorang politikus Golkar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi, juga mencuat sebagai salah satu kandidat yang potensial untuk menjadi Ketua Umum Golkar yang definitif. 

Bahlil dikenal sebagai figur yang memiliki kemampuan untuk menyatukan berbagai faksi di internal partai, serta memiliki visi yang kuat dalam memajukan partai di masa depan.

Proses Penunjukan Plt Ketua Umum: Mekanisme Internal Partai Golkar

Meski berbagai spekulasi terkait siapa yang akan menggantikan Airlangga terus berkembang, Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, memastikan bahwa sesuai aturan internal partai, Kahar Muzakir yang akan mengisi posisi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Zulfikar menjelaskan, pengunduran diri Airlangga memang mengharuskan partai untuk segera menunjuk seorang Plt guna menjaga keberlangsungan kepemimpinan partai secara kondusif. 

Dalam hal ini, Golkar memiliki mekanisme yang jelas terkait proses penunjukan Plt Ketua Umum.

"Setelah pengunduran diri resmi Bapak Airlangga Hartarto, maka untuk menjaga agar keberlangsungan internal partai tetap berjalan dengan baik, perlu segera ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Zulfikar dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Sumber: