Provinsi Barito Raya: Potensi, Tantangan, dan Harapan dalam Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah

Potensi: Dengan luas wilayah 8.830 km² dan pusat pemerintahan di Buntok, Barito Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan.

Tantangan: Diperlukan pengembangan sektor perikanan dan pertanian yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Barito Timur

Potensi: Barito Timur, dengan pusat pemerintahan di Tamiang Layang, memiliki luas wilayah 3.834 km² dan jumlah penduduk sekitar 113,2 ribu jiwa. Kabupaten ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan.

Tantangan: Pengembangan infrastruktur harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan konektivitas.

BACA JUGA:Mengungkap Rencana Pemekaran Provinsi di Kalimantan Tengah Sebagai Penopang Ibukota Negara Nusantara

BACA JUGA:Pemekaran Barito Raya: Antara Wacana dan Kenyataan di Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Barito Kuala

Potensi: Meskipun saat ini berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Barito Kuala memiliki ikatan sejarah dan budaya yang kuat dengan Kalimantan Tengah. Dengan luas wilayah 2.996,46 km² dan jumlah penduduk sekitar 318.044 jiwa, Barito Kuala memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan serta menjadi bagian dari calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula.

Tantangan: Integrasi administratif dan pengelolaan sumber daya yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan pemekaran.

Harapan dan Masa Depan Barito Raya

Pembentukan provinsi Barito Raya diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi wilayah-wilayah yang terlibat. 

Dengan potensi alam yang melimpah dan dukungan dari masyarakat setempat, Barito Raya memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu provinsi terdepan di Indonesia. 

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.

Pemekaran wilayah ini juga diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh wilayah-wilayah tersebut, seperti akses infrastruktur yang terbatas, pelayanan publik yang belum optimal, dan pengembangan ekonomi yang belum merata. 

Sumber: