Mengungkap Rencana Pemekaran Provinsi di Kalimantan Tengah Sebagai Penopang Ibukota Negara Nusantara

KALIMANTAN TENGAH, PALPOS.ID - Mengungkap Rencana Pemekaran Provinsi di KALIMANTAN TENGAH Sebagai Penopang Ibukota Negara Nusantara.

Rencana pendirian Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Pulau Kalimantan telah menginspirasi serangkaian wacana pemekaran provinsi, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Dengan luas wilayah mencapai 153.564 kilometer persegi, Kalteng mempertimbangkan pemekaran sebagai langkah strategis untuk mendukung IKN nantinya.

Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki 13 kabupaten dan 1 kota, Kota Palangkaraya, dengan total penduduk mencapai 2.65 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, menjelma sebagai salah satu kandidat utama pemekaran.

BACA JUGA:Pemekaran Barito Raya: Antara Wacana dan Kenyataan di Provinsi Kalimantan Tengah

BACA JUGA:Menggali Potensi Pemekaran Provinsi Barito Raya di Kalimantan Tengah: Sebuah Tinjauan Komprehensif

Meskipun moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) masih berlaku, rencana ini menyoroti urgensi penyangga bagi Ibukota Negara.

Salah satu usulan pemekaran yang mencuat adalah pembentukan Provinsi Kotawaringin, melibatkan 5 kabupaten, yaitu Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau. 

Wilayah Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, diusulkan sebagai ibukota Provinsi Kotawaringin.

Sementara itu, Provinsi Barito Raya juga menjadi opsi yang menarik. Dengan partisipasi 5 kabupaten, termasuk satu dari Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Barito Raya menjadi pemekaran yang lintas provinsi.

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Kotawaringin di Kalimantan Tengah: Mewujudkan Pelayanan Publik Cepat dan Efisien

BACA JUGA:Tidak Memenuhi Syarat Upaya Pemekaran Calon Provinsi Kotawaringin Raya di Kalimantan Tengah Gagal Lolos

Muara Taweh, Kabupaten Barito Utara, diusulkan sebagai ibukota provinsi ini.

Meskipun moratorium DOB masih berlaku, alasan penyangga Ibukota Negara memberikan dorongan untuk memprioritaskan Provinsi Barito Raya. 

Sumber: