Usulan Pembentukan Enam Provinsi Daerah Otonomi Baru Pemekaran Wilayah Pulau Sulawesi Terus Menyala

Dengan luas wilayah sekitar 2.262 km², atau 15,6% dari luas Sulawesi Utara, pembentukan provinsi ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah kepulauan yang terpencil.

Provinsi ini memiliki potensi di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan, yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan perekonomian daerah. 

Pembentukan Provinsi Nusa Utara diharapkan dapat memperkuat aksesibilitas dan pelayanan publik bagi penduduk di kawasan utara Sulawesi yang selama ini masih sulit dijangkau.

6. Provinsi Bugis Timur

Provinsi Bugis Timur akan dimekarkan dari Sulawesi Selatan, mencakup Kabupaten Bone, Wajo, Sidrap (Sidenreng Rappang), Soppeng, dan Sinjai. 

Wilayah ini diusulkan memiliki ibu kota di Kabupaten Bone, dengan luas wilayah sekitar 11.259 km² atau sekitar 24,83% dari luas Sulawesi Selatan.

Daerah ini dikenal sebagai pusat budaya Bugis, dengan potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. 

Dengan pembentukan provinsi ini, diharapkan terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta pengelolaan potensi ekonomi berbasis masyarakat yang lebih baik.

Alasan Pemekaran Wilayah di Pulau Sulawesi

Pemekaran wilayah ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, mulai dari keinginan untuk mempercepat pembangunan hingga mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Di Sulawesi, dengan luas wilayah dan populasi yang tersebar di banyak kabupaten dan kota, masalah pemerataan pembangunan menjadi tantangan utama.

Wilayah-wilayah terpencil seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam hal pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. 

Dengan pemekaran, provinsi-provinsi baru ini diharapkan dapat fokus pada pengembangan daerah masing-masing, sehingga memberikan dampak yang lebih positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Proses dan Tantangan Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah bukanlah proses yang mudah. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa daerah baru siap secara administratif, infrastruktur, dan sumber daya manusia. 

Sumber: