Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kota Lubuklinggau Bingung Memilih Provinsi Baru, Sumselbar atau Musi Raya?

Provinsi Musi Raya

Di sisi lain, usulan Provinsi Musi Raya juga menawarkan potensi besar bagi Kota Lubuklinggau. 

BACA JUGA: Convoy Merdeka: Komunitas Honda Sumatera Selatan Rayakan HUT RI ke-79 dengan Semangat Persatuan

BACA JUGA:Land4Lives Memperkuat Ketahanan Pangan di Sumatera Selatan Melalui Inisiatif Hijau dan Mitigasi Iklim

Provinsi ini diusulkan mencakup satu kota dan empat kabupaten, yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Muratara, Empat Lawang, dan Musi Banyuasin. 

Sesuai namanya, Provinsi Musi Raya akan mengambil garis wilayah sepanjang Sungai Musi yang merupakan salah satu sungai terbesar di Sumatera Selatan.

Musi Raya dinilai memiliki kekuatan ekonomi yang bersumber dari sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. 

Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, dan batu bara, terutama di Kabupaten Musi Banyuasin yang selama ini menjadi salah satu penghasil migas terbesar di Indonesia.

Keunggulan geografis Kota Lubuklinggau yang berada di persimpangan jalur transportasi antarprovinsi juga menjadi alasan utama mengapa kota ini diusulkan sebagai calon ibukota Provinsi Musi Raya. 

Akses ke berbagai wilayah di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu dapat dengan mudah dijangkau dari kota ini, menjadikannya strategis untuk pengembangan wilayah baru.

Pilihan Dilema: Sumselbar atau Musi Raya?

Bagi warga Kota Lubuklinggau, keputusan untuk bergabung dengan Provinsi Sumselbar atau Provinsi Musi Raya bukanlah perkara mudah. 

Kedua provinsi baru ini menawarkan prospek pembangunan yang sama-sama menarik. 

Di satu sisi, Sumselbar menjanjikan pengembangan wilayah barat Sumatera Selatan yang lebih merata, sementara di sisi lain, Musi Raya menawarkan potensi pengembangan ekonomi yang lebih besar berkat sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut.

Selain itu, menjadi ibukota provinsi baru juga memberikan keuntungan strategis bagi Lubuklinggau dalam hal pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, serta investasi. 

Sumber: