Kelanjutan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara: Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dengan total anggaran proyek IKN diperkirakan mencapai Rp466 triliun, pemerintah hanya mampu menutupi sebagian kecil dari total biaya. 

Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran akan menghadapi tantangan besar dalam mencari sumber pendanaan alternatif, baik dari dalam maupun luar negeri.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Luas IKN Nusantara Ternyata Tiga Kali Luas Negara Singapura

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Dua Kabupaten Usul Bentuk Daerah Otonomi Baru Provinsi IKN Nusantara

"Dana tersebut berasal dari APBN 2025, namun angka itu bisa berubah seiring dengan kebutuhan pembangunan. Pemerintahan berikutnya harus dapat menarik investasi swasta baik dari dalam maupun luar negeri," jelas Thomas Djiwandono dalam pernyataannya di Serang, Banten.

Tantangan Pendanaan Proyek IKN

Pendanaan untuk proyek sebesar IKN Nusantara menjadi isu yang sangat krusial, terutama di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas. 

Sejak dimulainya proyek pada tahun 2022, total anggaran yang telah dialokasikan mencapai Rp76,5 triliun, namun angka tersebut hanya 16,42 persen dari total kebutuhan. 

Dengan demikian, salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah bagaimana menarik investasi swasta untuk menutupi kekurangan dana, sekaligus memastikan bahwa pembangunan tidak terganggu oleh defisit anggaran negara.

BACA JUGA:Pembangunan IKN Nusantara Sudah Sedot APBN Senilai Rp72 Triliun Lebih Tapi Belum Ada Investor Masuk

BACA JUGA:Apindo Pertanyakan Target Pasar untuk Investasi di IKN Nusantara

Thomas Djiwandono menekankan bahwa percepatan upaya menarik investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan IKN. 

Otoritas IKN, bersama dengan Satgas Pembangunan IKN yang telah dibentuk, akan memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan proyek ini melalui kerjasama yang erat dengan sektor swasta.

"Pemerintah sangat berharap agar investor swasta dapat segera berpartisipasi dalam pembangunan IKN, dan kami akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mempercepat masuknya dana," ujar Thomas.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai skema pendanaan kreatif, termasuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman luar negeri, dan berbagai bentuk pembiayaan lain yang tidak membebani APBN secara langsung. 

BACA JUGA:Rencana Pemindahan 1.740 ASN ke IKN Nusantara Mulai September 2024

Sumber: