Kakanwil Kemenkumham Sumsel Lantik 6 Pejabat Nonmanajerial Keuangan

INFORIAL, PALPOS.ID-Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, melaksanakan pelantikan terhadap enam pejabat nonmanajerial keuangan.

Acara pelantikan yang berlangsung pada Rabu, 2 Oktober 2024, di ruang rapat Kakanwil, dihadiri oleh berbagai pejabat dan staf kementerian.

Pelantikan ini melibatkan tiga Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Pertama dan tiga Pranata Keuangan APBN Mahir.

Keputusan untuk melantik pejabat-pejabat ini diambil setelah melalui proses seleksi dan evaluasi yang ketat, guna memastikan bahwa yang terpilih adalah individu-individu yang kompeten dan siap menjalankan tugas dengan baik. 

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Ikuti Sosialisasi e-SOP Secara Daring

BACA JUGA: Jaring Notaris yang Berkualitas, Kemenkumham Sumsel Gelar Seleksi CAT Calon Notaris Tahun 2024

Sambutan Kakanwil Dalam sambutannya, Kakanwil Ilham Djaya mengucapkan selamat kepada semua pejabat yang baru dilantik.

Ia menekankan pentingnya peran pejabat nonmanajerial dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal. Menurutnya, jabatan yang diemban bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi.

“Jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN. Ini merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber daya negara,” ujar Ilham.

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa tugas analis adalah untuk melakukan analisis dan evaluasi yang mendalam terhadap penggunaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Ambil Peran Dalam Pembahasan Rancangan Rencana Strategis DJKI 2025-2029

BACA JUGA:Tingkatkan Pengawasan Orang Asing, Kemenkumham Sumsel Gelar Rapat Timpora se-OKU Raya

Hal ini sangat penting dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

Sedangkan jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN memiliki tugas dan tanggung jawab yang tak kalah penting.

Sumber: