Wow! KPK Ungkap Kerugian Triliunan dari Tambang Emas Ilegal di Nusa Tenggara Barat

Tambang emas ilegal yang marak di NTB bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak buruk bagi lingkungan hidup. 

Menurut Dian, tambang ilegal ini tidak menerapkan tata kelola pertambangan yang baik, termasuk dalam hal pengelolaan limbah berbahaya seperti merkuri dan sianida yang digunakan dalam proses ekstraksi emas. 

Penggunaan bahan kimia berbahaya ini menyebabkan pencemaran lingkungan, baik air maupun tanah, yang dapat berdampak jangka panjang bagi kesehatan masyarakat setempat.

BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Hadiri Penandatanganan Kerjasama BUMN-BUMD : Fokus Pengelolaan Pertambangan dan

BACA JUGA:Kasus Penghalangan Tambang: Karyawan PT SKB Divonis 10 Bulan Penjara di PN Lubuklinggau dan PT Palembang

"Tambang emas ilegal ini menggunakan merkuri dan sianida untuk mengekstraksi emas. Namun, sisa merkuri dan sianida ini tidak dikelola dengan baik, sehingga mencemari lingkungan sekitar. Ini menimbulkan bahaya serius bagi masyarakat di sekitar tambang, khususnya yang bergantung pada sumber air yang tercemar," jelas Dian.

Pencemaran merkuri dan sianida bukan masalah sepele. Jika dibiarkan, racun ini akan terakumulasi di tubuh manusia dan menyebabkan berbagai penyakit kronis. 

Dampak buruk lainnya adalah kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan, sehingga mengancam kelestarian sumber daya alam di NTB.

Potensi Kolusi PT Indotan Lombok Barat Bangkit dengan Penambang Ilegal

Kasus tambang ilegal di Kecamatan Sekotong juga mencuatkan potensi keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam mempertahankan praktik ini. 

BACA JUGA:Nama Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution Terseret Kasus Tambang Blok Medan di Persidangan Mantan Gubernur Malut

BACA JUGA:Megawati Kritisi Kebijakan Presiden Jokowi Bagi-bagi Izin Usaha Tambang ke Ormas Keagamaan

Dian Patria menyoroti kejanggalan di lokasi tambang ilegal tersebut, yang ternyata berada di dalam wilayah yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Indotan Lombok Barat Bangkit (PT ILBB).

Dian mengungkapkan, PT ILBB baru mengambil tindakan dengan memasang papan larangan tambang ilegal di kawasan tersebut pada Agustus 2024, padahal tambang ilegal itu sudah beroperasi selama bertahun-tahun. 

"Kami mencurigai ada kerja sama tidak resmi antara PT ILBB dan para penambang ilegal ini. Hal ini terlihat dari sikap PT ILBB yang terkesan membiarkan kegiatan tambang ilegal di wilayah mereka, dan baru bergerak setelah masalah ini mulai ramai dibicarakan publik," ujar Dian.

Sumber: