Menko Perekonomian Airlangga Hartarto: Sanksi Tegas Bagi Pemda yang Memanipulasi Data Inflasi

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah telah mengisyaratkan beberapa langkah yang akan diambil untuk memperkuat integritas sistem pelaporan data inflasi.

Peningkatan Pengawasan BPS: Untuk meminimalisir terjadinya manipulasi data, BPS akan diinstruksikan untuk lebih memperketat proses pengambilan dan verifikasi data inflasi dari daerah. 

Hal ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber yang lebih beragam untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai situasi inflasi di setiap daerah.

Penarikan Insentif: Pemda yang terbukti melakukan manipulasi data inflasi akan dikenakan sanksi berupa penarikan insentif.

Ini akan menjadi langkah preventif bagi Pemda lainnya agar tidak melakukan tindakan serupa.

Koordinasi Antarlembaga: Pemerintah, melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akan terus meningkatkan koordinasi dalam menangani permasalahan ini.

Kebijakan insentif yang tepat sasaran hanya bisa tercapai jika data yang digunakan bersifat kredibel dan akurat.

Peningkatan Kapasitas Daerah: Selain memberikan sanksi, pemerintah juga berencana untuk memberikan bimbingan teknis bagi Pemda agar lebih memahami pentingnya menjaga stabilitas inflasi dan bagaimana cara melakukannya tanpa perlu manipulasi data.

Pentingnya Penanganan Inflasi yang Transparan

Inflasi, terutama pada sektor pangan, merupakan masalah serius yang mempengaruhi langsung daya beli masyarakat.

Peningkatan harga bahan pangan dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan bawah. 

Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras untuk menekan inflasi, salah satunya melalui kebijakan insentif bagi Pemda yang berhasil menurunkan inflasi di wilayahnya.

Namun, kebijakan ini bisa menjadi kontraproduktif jika tidak disertai dengan data yang akurat. 

Manipulasi data inflasi oleh Pemda akan menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, langkah tegas yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan sanksi kepada Pemda nakal adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga integritas kebijakan ekonomi nasional.

Sumber: