Menko Perekonomian Airlangga Hartarto: Sanksi Tegas Bagi Pemda yang Memanipulasi Data Inflasi

Menurutnya, pemerintah tengah mempertimbangkan penarikan insentif dari Pemda yang terbukti memanipulasi data inflasi.

Langkah ini dipandang sebagai tindakan tegas untuk memastikan bahwa Pemda tidak hanya mengejar insentif semata, tetapi benar-benar berupaya menstabilkan harga di daerahnya masing-masing.

BACA JUGA:Pj Wako Prabumulih Imbau Kades Prioritaskan Program Penanganan Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Esktrim

BACA JUGA:Inflasi di Prabumulih Terkendali, Elman: Inflasi Prabumulih Lebih Rendah dari Nasional

"Kami pertimbangkan (menarik insentif dari Pemda nakal)," tegas Febrio Kacaribu.

Penarikan insentif ini diharapkan akan menjadi peringatan bagi Pemda lainnya agar tidak bermain-main dengan data yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan nasional, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Modus Manipulasi Data oleh Pemda

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan adanya berbagai modus yang dilakukan oleh beberapa Pemda dalam mengakali data inflasi. 

Tito menjelaskan bahwa sejumlah kepala daerah bahkan mendatangi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah mereka untuk meminta agar angka inflasi dibuat lebih "baik" demi mendapatkan insentif.

“Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota daerah masing-masing, ‘tolong dong bikin angkanya bagus kami!’ begitu,” ungkap Tito.

Ia juga menyatakan bahwa ia telah mengetahui modus-modus semacam ini dan meminta pihak BPS untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan. 

Tito menyarankan agar BPS dapat menggunakan metode yang lebih ketat untuk memverifikasi data inflasi yang dilaporkan oleh Pemda, demi menghindari terjadinya manipulasi.

“Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS untuk mulai akali itu juga. ‘Oh pak saya biasa ambil data di situ tapi nanti ambil data di tempat lain’,” tambah Tito.

Langkah-Langkah Pemerintah dalam Menangani Manipulasi Data

Pemerintah Indonesia kini menghadapi tantangan serius dalam menjaga kejujuran dan kredibilitas data inflasi yang dilaporkan oleh Pemda. 

Sumber: