Mengintip Ancaman Terbesar bagi Bumi Sriwijaya: Gelombang Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan

PALPOS.ID - Mengintip Ancaman Terbesar bagi Bumi Sriwijaya: Gelombang Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika politik dan administratif di Indonesia sering kali ditandai dengan pemekaran wilayah. 

Tren ini lahir dari semangat otonomi daerah, yang berupaya membawa pelayanan publik lebih dekat kepada masyarakat. 

Namun, bagi Provinsi Sumatera Selatan, khususnya wilayah yang dikenal sebagai Bumi Sriwijaya, pemekaran tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga ancaman serius terhadap keutuhan, identitas budaya, dan sejarahnya yang kaya.

BACA JUGA:Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Masyarakat Digital (IMDI) di Sumatera Selatan

BACA JUGA:Dilantik Anggota DPD RI, Hj Eva Susanti Siap Perjuangkan Kepentingan Rakyat Sumatera Selatan

Pemekaran wilayah di Sumatera Selatan menjadi isu panas di tengah gelombang besar wacana pemekaran yang melibatkan berbagai daerah di Indonesia. 

Di balik ambisi membentuk provinsi-provinsi baru, kekhawatiran akan perpecahan wilayah dan hilangnya identitas budaya Bumi Sriwijaya semakin mencuat. 

Sejarah gemilang yang telah membentuk kekuatan dan identitas Sumatera Selatan kini terancam oleh spekulasi tentang kemungkinan terbentuknya empat provinsi baru, yakni Sumselbar, Palapa Selatan, Musi Raya, dan Ogan Komering Enim (OKE). 

Di sisi lain, beberapa daerah di Sumatera Selatan bersatu mempertahankan kebulatan wilayah sebagai upaya menjaga keutuhan Bumi Sriwijaya.

BACA JUGA:Edukasi Kuliner Khas Sumatera Selatan: Pertamina Adakan Bright Gas Cooking Class untuk Pengusaha Muda

BACA JUGA:DPD Persaudaraan 98 Sumsel Serukan Pilkada Damai dan Riang Gembira di Sumatera Selatan

Pemekaran Bukan Hal Baru di Indonesia

Pemekaran wilayah di Indonesia telah terjadi sejak lama. Dari Aceh hingga Papua, otonomi daerah menjadi alat penting dalam mengelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. 

Pemekaran memberikan kesempatan bagi daerah untuk mandiri, mengelola anggaran secara lebih baik, dan mengatur kebutuhan lokal sesuai karakteristik masing-masing wilayah. 

Sumber: