Mengintip Ancaman Terbesar bagi Bumi Sriwijaya: Gelombang Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan

BACA JUGA:Pemetaan Kerawanan Pemilu 2024: Sumatera Selatan Naik Peringkat ke 4

Provinsi Sumselbar: Wilayah ini diusulkan mencakup delapan kabupaten/kota, termasuk Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagaralam, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten PALI. Dengan luas wilayah yang diperkirakan lebih besar dari Provinsi Bangka Belitung dan Bengkulu, Sumselbar diprediksi akan menjadi provinsi dengan potensi ekonomi yang besar.

Provinsi Palapa Selatan: Rencana ini melibatkan gabungan antara Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan, serta Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Lahat, yang memiliki ikatan sejarah kuat dengan Suku Besemah, digadang-gadang akan menjadi ibukota provinsi baru ini.

Provinsi Musi Raya: Wilayah ini diprediksi mencakup sebagian besar daerah di sekitar Sungai Musi, yang merupakan tulang punggung ekonomi dan perdagangan Sumatera Selatan.

Provinsi OKE (Ogan Komering Enim): Daerah ini mencakup Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Muara Enim. Provinsi ini diusulkan untuk fokus pada pengembangan sektor pertanian dan sumber daya alam.

Ancaman Pemekaran: Antara Identitas dan Kepentingan Lokal

Wacana pemekaran wilayah selalu diwarnai dengan pertarungan antara identitas budaya dan kepentingan lokal. 

Meskipun tujuan pemekaran adalah memperkuat otonomi daerah, langkah ini juga menimbulkan potensi ancaman terhadap identitas dan sejarah suatu wilayah. 

Bagi Sumatera Selatan, yang memiliki peradaban yang kuat sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, pemekaran ini bisa memecah wilayah menjadi entitas-entitas yang tidak lagi memiliki kesatuan identitas budaya.

Sebagian besar masyarakat di Sumatera Selatan masih menginginkan persatuan, bukan karena alasan politik semata, tetapi demi mempertahankan sejarah dan warisan nenek moyang mereka. 

Provinsi ini harus terus berjuang untuk menemukan keseimbangan antara tuntutan pemekaran dengan kebutuhan untuk menjaga jati diri mereka sebagai Bumi Sriwijaya.

Menanti Kebijakan Pemerintah Pusat: Moratorium Daerah Otonomi Baru

Saat ini, gelombang pemekaran masih terhambat oleh moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah pusat terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Meskipun berbagai usulan telah diajukan, moratorium ini menahan laju pemekaran lebih lanjut. 

Namun, spekulasi bahwa pemerintah pusat akan mencabut moratorium ini tetap berkembang, yang berpotensi membuka pintu bagi terbentuknya empat provinsi baru di Sumatera Selatan.

Moratorium ini menjadi penghalang utama yang menghadang keinginan daerah-daerah tertentu untuk melepaskan diri dan membentuk provinsi baru. 

Meski demikian, beberapa wilayah masih optimis bahwa pemekaran dapat terjadi dalam waktu dekat, tergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah pusat.

Potensi dan Tantangan di Depan

Sumber: