Rencana Pemekaran Kabupaten di Sumatera Utara untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan

SUMATERA UTARA, PALPOS.ID - Rencana Pemekaran Kabupaten di Sumatera Utara untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan.

Pemerintah Indonesia Terus Bergerak dalam Mencapai Pemerataan Pembangunan dengan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).

Pada era pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia tengah gencar dalam upaya mencapai pemerataan pembangunan di seluruh negeri. 

Selain rencana pembentukan tiga provinsi baru, fokus juga diberikan pada pemekaran kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) sebagai langkah strategis dalam menciptakan daerah otonomi baru.

BACA JUGA:Pembentukan Tiga Provinsi Daerah Otonomi Baru di Sumatera Utara Semakin Nyata: Pemekaran untuk Pembangunan

BACA JUGA: XL Axiata Perkuat Jaringan 4G untuk Dukung Kesuksesan PON XXI 2024 di Aceh - Sumatera Utara

Mengatasi Tantangan Moratorium: Pemekaran Kabupaten Sebagai Solusi Efektif

Pemekaran kabupaten di Sumatera Utara diinisiasi sebagai upaya untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan.

Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih berlaku menjadi kendala utama, namun, pemekaran kabupaten diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Empat Calon Daerah Otonomi Baru yang Menjanjikan

Kabupaten Pantai Barat Pesisir: Usulan pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pantai Barat Pesisir direncanakan terdiri dari enam kecamatan. 

BACA JUGA:Pergantian Penjabat Gubernur Sumatera Selatan: Agus Fatoni Pindah ke Sumatera Utara, Ini Sosok Penggantinya

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Pembentukan Tiga Provinsi Otonomi Baru Segera Terwujud

Ibukota Kabupaten Pantai Barat Pesisir akan berada di Kecamatan Ranto Baek.

Kabupaten Teluk Aru: Usulan ini berasal dari Kabupaten Langkat dan melibatkan tujuh kecamatan. 

Kabupaten Teluk Aru diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. 

Sumber: