Prabowo-Gibran Bentuk Kabinet Gemuk: Celios Sebut Potensi Pembengkakan Gaji dan Tunjangan Capai Rp 777 Miliar

Selama lima tahun mendatang, total anggaran kabinet bisa menyentuh angka Rp 1,95 triliun, angka yang melonjak drastis jika dibandingkan dengan kabinet sebelumnya.

Perbandingan Kabinet Prabowo-Gibran dan Kabinet Jokowi

Dalam laporannya, Celios juga melakukan perbandingan antara anggaran yang digunakan oleh kabinet Prabowo-Gibran dengan kabinet Presiden Jokowi sebelumnya. 

BACA JUGA:Presiden Jokowi Dikabarkan Melantik Sejumlah Menteri Baru: Perombakan Kabinet di Tengah Tahun Politik

BACA JUGA:Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Dapat Tugas Khusus di Luar Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Berdasarkan data, kabinet Jokowi yang terdiri dari 34 menteri dan 17 wakil menteri membutuhkan anggaran sebesar Rp 387,6 miliar per tahun untuk gaji dan tunjangan. 

Anggaran ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan estimasi biaya kabinet baru yang mencapai Rp 777 miliar per tahun.

Menurut Galau D. Muhammad, potensi lonjakan anggaran ini terjadi akibat komposisi kabinet yang lebih gemuk dan jumlah posisi strategis yang semakin bertambah. 

Ia menjelaskan bahwa dalam kabinet Jokowi, dengan jumlah wakil menteri yang lebih sedikit, anggaran dapat lebih terkendali.

BACA JUGA:Benarkah Hercules Bakal Jadi Menteri Pertahanan Kabinet Prabowo-Gibran? Ini Faktanya

BACA JUGA:Percepat Pelayanan, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa Bongkar Kabinet 

Namun, dalam kabinet Prabowo-Gibran, komposisi menteri dan wakil menteri yang bertambah hampir dua kali lipat dari kabinet sebelumnya, memberikan kontribusi besar terhadap lonjakan anggaran.

"Angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN. Dengan lebih banyak posisi yang diisi, lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan, dan ini berisiko bagi stabilitas fiskal negara ke depannya," kata Galau.

Risiko Pembengkakan Anggaran Lebih Besar

Estimasi Celios hanya mencakup gaji dan tunjangan para pejabat tinggi, namun potensi pembengkakan anggaran bisa lebih besar jika memasukkan komponen-komponen lain yang belum diperhitungkan dalam laporan tersebut. 

Misalnya, biaya belanja pegawai pendukung, pengadaan fasilitas kantor, pengembangan infrastruktur kementerian baru, serta biaya pensiun di masa mendatang.

BACA JUGA:Surat Rahasia Menteri Kabinet Jadi Sorotan, Ini Tanggapan Ketua MUI Lubuklinggau

Sumber: