Prabowo-Gibran Bentuk Kabinet Gemuk: Celios Sebut Potensi Pembengkakan Gaji dan Tunjangan Capai Rp 777 Miliar

BACA JUGA:Gerah Isu Reshuffle Kabinet, Politisi Nasdem Minta Audit Bansos Kemensos, Emangnya Kenapa Buk?

“Estimasi perhitungan sederhana ini baru memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut. Belum termasuk estimasi hitungan anggaran untuk belanja pegawai maupun belanja infrastruktur membangun gedung kementerian yang baru. Artinya, potensi pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa lebih besar lagi,” tambah Galau.

Peningkatan ini jelas memberikan tantangan berat bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional kabinet dan alokasi anggaran untuk sektor-sektor lain yang lebih vital bagi masyarakat.

Dinamika Penyusunan Kabinet: 108 Nama Dipanggil

Sebelumnya, Prabowo diketahui telah memanggil sejumlah besar kandidat yang dianggap potensial untuk mengisi posisi menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam pemerintahan baru. 

Sebanyak 108 nama telah dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara selama dua hari, mulai dari Senin, 14 Oktober 2024 hingga Selasa, 15 Oktober 2024. 

Nama-nama ini diseleksi berdasarkan latar belakang yang beragam, mulai dari politisi, profesional, hingga tokoh masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam pemerintahan.

Pemanggilan ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik dan ekonomi. 

Banyak yang mempertanyakan apakah penambahan jumlah posisi strategis ini diperlukan atau hanya sekadar strategi politik untuk memperluas dukungan koalisi. 

Tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa penyusunan kabinet yang lebih ramping akan lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tantangan Ekonomi di Tengah Penambahan Posisi Kabinet

Di tengah proyeksi lonjakan anggaran kabinet, pemerintah menghadapi tantangan berat dalam mengelola anggaran negara. 

Salah satu prioritas utama adalah menjaga stabilitas fiskal agar tidak terjadi defisit yang terlalu besar, terutama mengingat perekonomian global yang masih rentan akibat dampak pandemi dan ketidakpastian geopolitik.

Penambahan pos-pos jabatan dalam kabinet tentu akan berkontribusi pada peningkatan belanja negara. 

Namun, di sisi lain, pemerintah harus tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. 

Dalam situasi seperti ini, keputusan terkait pembentukan kabinet menjadi semakin krusial, karena akan berdampak langsung pada alokasi anggaran untuk berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial.

Apabila pemerintah tidak mampu mengelola pembengkakan anggaran dengan baik, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk berkurangnya ruang fiskal untuk program-program yang lebih langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Reaksi Publik: Kritik dan Dukungan

Sumber: