Mantan Caleg PPP Gugat UU MD3: Meminta Batasan Masa Jabatan Anggota DPR Hanya Dua Periode

BACA JUGA:Korupsi Tambang Batubara di Lahat Rugikan Negara Rp555 Miliar: Satu Tersangka Diduga Mantan Anggota DPR RI

Potensi Dampak jika Gugatan Dikabulkan

Jika gugatan ini dikabulkan MK, maka akan terjadi perubahan signifikan dalam sistem keanggotaan DPR dan lembaga legislatif lainnya. 

Para petahana yang sudah menjabat dua periode akan terhenti dan tidak dapat mencalonkan diri lagi, membuka peluang lebih besar bagi calon-calon baru. 

Dalam jangka panjang, hal ini dinilai dapat mendorong regenerasi politik yang lebih cepat dan membawa perspektif baru ke parlemen.

Beberapa ahli politik menilai bahwa pengaturan batasan masa jabatan seperti ini berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. 

Dengan adanya sirkulasi kepemimpinan yang lebih cepat, harapannya adalah agar peran legislatif dapat lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan rakyat.

Namun, di sisi lain, para pengkritik menyebut bahwa pembatasan dua periode ini bisa saja menimbulkan kelemahan dari sisi keahlian dan pengalaman legislatif yang dimiliki para petahana. 

Menurut mereka, adanya petahana yang berpengalaman justru membantu dalam perumusan kebijakan yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam.

Proses Sidang dan Waktu Penentuan Putusan

Pengajuan gugatan ini akan melalui serangkaian sidang di Mahkamah Konstitusi. 

Dalam proses ini, MK akan mendengarkan berbagai pandangan, baik dari pihak yang mendukung maupun yang menentang gugatan.

Sidang pengujian ini diperkirakan akan memakan waktu hingga beberapa bulan ke depan sebelum MK akhirnya mengeluarkan keputusan.

Pengamat menilai bahwa gugatan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam politik Indonesia, di mana kini semakin banyak pihak yang mengajukan pembatasan kekuasaan, termasuk di sektor legislatif. 

Hal ini dianggap penting sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan akibat jabatan yang terus diperpanjang.

Apapun hasilnya nanti, keputusan MK akan memiliki dampak besar terhadap masa depan parlemen dan sistem pemilu legislatif di Indonesia. 

Jika MK menyetujui permintaan Zainul, aturan ini akan berlaku dalam Pemilu 2029 mendatang dan memberikan dampak besar pada dinamika politik nasional.

Sumber: